Page 9 - Working Paper (Insentif Pajak Penghasilan atas Biaya Penelitian dan Pengembangan: Studi Perbandingan)
P. 9

DDTC Working Paper 0313  DDTC Working Paper 0313
                                                                                                           9



                   disebabkan  karena  pembebanan  super  deduction    Definisi “penelitian” menurut penjelasan Pasal
                   tidak dapat dikompensasi ke tahun berikutnya.    1  huruf  b  PP-93  adalah  kegiatan  yang  dilakukan
                                                                    menurut  kaidah dan metode  ilmiah  secara
                   4. Kondisi di Indonesia                          sistematis untuk memperoleh informasi, data dan
                                                                    keterangan  yang  berkaitan  dengan  pemahaman
                                                                    dan pembuktian  kebenaran atau  ketidakbenaran
                      Pembebanan     biaya    penelitian   dan
                                                                    suatu  asumsi dan/atau  hipotesis  di  bidang
                   pengembangan  sebagai pengurang  penghasilan
                                                                    ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  serta menarik
                   bruto secara literal baru disebutkan sejak Undang-
                                                                    kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu
                   Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan
                                                                    pengetahuan dan teknologi, termasuk penelitian di
                   Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
                                                                    bidang seni dan budaya.
                   tentang  Pajak  Penghasilan  diberlakukan.  Dengan
                   kata  lain,  baik  pada  Undang-Undang  Nomor  7
                                                                       Sedangkan      definisi   “pengembangan”
                   Tahun  1983  maupun  Undang-Undang  Nomor  7
                                                                    berdasarkan  penjelasan  Pasal  1  huruf  b  PP-93
                   Tahun  1991,  pembebanan  biaya  penelitian  dan
                                                                    adalah  kegiatan ilmu  pengetahuan  dan teknologi
                   pengembangan  tidak  disebutkan  secara eksplisit
                                                                    yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori
                   sebagai pengurang penghasilan bruto. Akan tetapi,
                                                                    ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya
                   melalui  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor
                                                                    untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi
                   769/KMK.04/1990     (KMK-769),   pemerintah
                                                                    ilmu pengetahuan  dan teknologi yang telah ada,
                   menerbitkan ketentuan  perlakuan perpajakan
                                                                    atau menghasilkan teknologi.
                   atas  biaya  penelitian  dan pengembangan  yang
                   dilakukan oleh perusahaan. Pengertian biaya         Sementara  pengertian  “lembaga  penelitian
                   penelitian  dan  pengembangan  menurut  KMK-     dan pengembangan” untuk  tujuan  pemberian
                   769  adalah  biaya  yang  nyata-nyata  dikeluarkan   sumbangan  dalam  rangka  penelitian  dan
                   untuk    pengembangan    produksi   (product     pengembangan  adalah  lembaga  yang  didirikan
                   development),  serta  biaya  untuk  meningkatkan   dengan tujuan melakukan kegiatan penelitian dan
                   efisiensi  perusahaan  termasuk  teknologi  untuk   pengembangan di Indonesia termasuk perguruan
                   pengembangan proses (process technology).        tinggi terakreditasi.
                      Ketentuan  Pasal  6  ayat  (1)  huruf  f  Undang-  Di  samping  peraturan  di  atas,  ketentuan
                   Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan     Peraturan  Pemerintah  Nomor  52  Tahun  2011
                   Ketiga  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun     tentang  fasilitas  pajak  penghasilan  untuk
                   1983 tentang Pajak Penghasilan mengatur bahwa    penanaman  modal  di bidang  usaha  tertentu  atau
                   biaya penelitian dan pengembangan perusahaan     di  daerah tertentu mengatur bahwa salah satu
                   yang  dilakukan di Indonesia dapat  dikurangkan   fasilitas  pajak  penghasilan  yang  disediakan  bagi
                   dari  penghasilan  bruto.  Dalam  penjelasannya   penanaman modal di bidang usaha atau di daerah
                   disebutkan bahwa pengurang penghasilan bruto     tertentu  adalah tambahan  waktu  selama  satu
                   ditujukan bagi biaya penelitian dan pengembangan   tahun  untuk  mengkompensasi kerugian  (total
                   perusahaan yang dilakukan di  Indonesia  dalam   enam  tahun)  apabila  perusahaan  mengeluarkan
                   jumlah  yang  wajar  untuk  menemukan  teknologi   biaya  penelitian dan pengembangan  di dalam
                   atau sistem baru bagi pengembangan perusahaan.   negeri dalam rangka pengembangan produk atau
                   Ketentuan  biaya  penelitian  dan  pengembangan   efisiensi  produk  paling  sedikit  5%  dari  investasi
                   dalam  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2000     dalam  jangka waktu  5 tahun. Fasilitas ini hanya
                   ini  tidak  diubah  dalam  Undang-Undang  Nomor   didapatkan  jika  perusahaan  telah  melakukan
                   36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas     realisasi  penanaman  modal  paling  sedikit  80%.
                   Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1983  tentang    Dengan  demikian,  insentif  pajak  penghasilan
                   Pajak  Penghasilan.  Hal yang membedakan antara   yang  ada  saat  ini  untuk  biaya  R&D  adalah
                   ketentuan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun       fasilitas  tambahan  waktu  kompensasi kerugian
                   2000  jo.  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008   yang  ditujukan  terbatas  bagi  perusahaan  yang
                   dengan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1994    melakukan penanaman modal yang dilakukannya
                   adalah  dimasukkannya  klausul  “…dalam  jumlah   di bidang usaha atau di daerah tertentu.
                   yang  wajar…”  dalam  penjelasan  Undang-Undang
                                                                    5. Rekomendasi Kebijakan
                   Nomor 17 Tahun 2000 jo. Undang-Undang Nomor
                   36 Tahun 2008. Walaupun demikian, UU PPh tidak
                   menyediakan  definisi  tentang  kegiatan  dan  biaya
                                                                       Pemberian suatu  insentif harus diselaraskan
                   apa saja yang termasuk dalam cakupan  kegiatan
                                                                    dengan  kebutuhan  dan  tujuannya.  Secara  umum,
                   penelitian  dan pengembangan  untuk  tujuan
                                                                    tujuan dari pemberian insentif R&D adalah untuk
                   pengurang  penghasilan  bruto. melalui  lembaga
                                                                    meningkatkan  daya  saing  ekonomi. Peningkatan
                   penelitian dan pengembangan.
                                                                    daya saing ekonomi  ini  mutlak  membutuhkan
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13