Page 10 - Working Paper (Akses Data Perbankan Untuk Tujuan Perpajakan: Keseimbangan Antara Hak-Hak Wajib Pajak Dan Penggalian Potensi Pajak Studi Komparasi)
P. 10

DDTC Working Paper 0514
                                                                                                           10



                   membatasi kewenangan otoritas pajak di satu sisi,   Gambar 11 - Regulasi yang Mengatur Akses Data Bank
                                                                                  untuk Tujuan Pajak
                   dan suatu perlindungan atas hak-hak Wajib Pajak
                   di sisi yang lain. Dengan kata lain, terdapat koridor   32
                   yang jelas mengenai apa-apa saja informasi yang
                   dapat  diakses  dan  dapat  diketahui  oleh  kedua              24                      23
                   belah pihak.
                                                                    Jumlah Negara
                      Pada  umumnya,  informasi  bank  yang  secara
                   umum  dapat  diberikan  kepada  otoritas  pajak
                   adalah  suatu  informasi  standar  mengenai  data                       7
                   rekening  dan  daftar  kekayaan  yang  dimiliki  oleh
                   Wajib Pajak. Informasi standar tersebut diatur di                               1
                   24 negara (dari 29 negara yang memiliki informasi
                   jelas). Baru kemudian, biasanya otoritas pajak akan
                   berupaya  mendalami  lebih  jauh  tentang  aktivitas   Pajak  Perbankan  Lainnya  Tidak Ada   Perbankan
                                                                                                Keterangan  dan Pajak
                   Wajib Pajak dari berbagai transaksi keuangan yang
                   dilakukan  (diatur  di  14  negara).  Terakhir,  walau   perbankan  (24  negara),  dan  regulasi  lainnya  (7
                   terkesan  melanggar  privasi,  terdapat  7  negara  di   negara), misalkan pada regulasi tentang hukum dan
                   mana otoritas pajak juga berhak untuk mengetahui   pengadilan. Menariknya, terdapat 23 negara yang
                   dan  menyelidiki  isi  dari  safe  deposit  boxes  yang   mengatur hal tersebut pada dua regulasi sekaligus,
                   dimiliki  oleh  Wajib  Pajak.  Hal  ini  misalkan   yaitu:  regulasi  pajak  dan  regulasi  perbankan.
                   dapat  ditemui  di  Argentina.  Di  negara  tersebut,   Fakta  tersebut  menuntun  pada  temuan  sebagai
                   diperbolehkannya otoritas pajak untuk mengakses   berikut.  Regulasi  perbankan  mengatur  ketentuan
                   safe deposit boxes telah menuai banyak kritik dan   perbankan  secara  umum,  kerahasiaan  bank,  dan
                   sengketa.                                        ‘pintu masuk’ dimungkinkannya permintaan data
                     Gambar 10 - Jenis Data Perbankan yang Diberikan   untuk  kepentingan  pajak.  Sedangkan,  regulasi
                                  untuk Tujuan Pajak                tentang  pajak  merupakan  penjabaran  mengenai
                       24                                           detail  tujuan,  ketentuan  umum,  mekanisme,
                                                                    prosedur,  dan  detail  permintaan  data  perbankan
                                                                    untuk  tujuan  pajak.  Di  beberapa  negara  terdapat
                                                            18      suatu  link  yang  jelas  dan  harmonis  antar  kedua
                 Jumlah Negara     14                               Ceko, dan Chile.
                                                                    ketentuan tersebut, misalnya di Estonia, Republik


                                                7
                                                                       Sebagai  contoh,  di  Estonia  ‘pintu  masuk’
                                                                    dimungkinkannya  pengungkapan  informasi  data
                                                                    perbankan oleh otoritas pajak diatur dalam Pasal
                                                                    88  Credit  Institutions  Act.  Pasal  tersebut  juga
                                                                    menyatakan  bahwa  hal  tersebut  akan  mengikuti
                    Rekening,    Transaksi     Safe      Tidak Ada   regulasi  pajak  yang  terkait.  Lebih  lanjut  lagi,  hal
                  Detail Identitas            Deposit    Keterangan
                    dan Surat                  Box                  tersebut  diatur  secara  lebih  jelas  dalam  Pasal
                     Berharga                                       61  (2)  Taxation  Act,  termasuk  diprioritaskannya
                                                                    permintaan  data  perbankan  langsung  kepada
                      3.8.   Regulasi  yang  mengatur  permintaan   nasabah  (Wajib  Pajak),  sebelum  kepada  pihak
                         data                                       ketiga (dalam hal ini bank).

                      Ketentuan  dapat  dibukanya  permintaan  data    Lalu,  bagaimana  jika  keterbukaan  informasi
                   perbankan  untuk  tujuan  pajak,  pada  umumnya   perbankan  untuk  tujuan  pajak  hanya  diatur  di
                   dapat  ditemui  pada  regulasi  pajak,  regulasi   regulasi  pajak  saja,  sedangkan  kerahasiaan  bank
                   perbankan, atau regulasi lainnya. Pertanyaan yang   tidak dilindungi secara formal hukum? India dan
                   sering muncul adalah: (i) pada regulasi manakah   Belanda dapat menjadi contoh kasus.
                   ketentuan tersebut sebaiknya diatur?; dan (ii) jika
                   terdapat  lebih  dari  satu  regulasi  yang  mengatur,   India   tidak   memiliki   ketentuan   secara
                   bagaimanakah kedudukannya masing-masing agar     formal  hukum  atas  kerahasian  bank,  maupun
                   terdapat keharmonisan?                           perlindungan  privasi  nasabah  bank.  Income  Tax
                                                                    Act  memberikan  kewenangan  bagi  otoritas  pajak
                      Dari  36  negara  yang  informasinya  tersedia,   untuk  dapat  mengakses  informasi  dari  segala
                   ternyata  mayoritas  negara  mengatur  aspek     pihak,  termasuk  juga  bank.    Sebagai  contoh,
                                                                                              21
                   terbukanya  informasi  perbankan  untuk  tujuan
                   pajak pada regulasi pajak (32 negara), pada regulasi
                                                                    21 Hal ini sebenarnya telah dikonfirmasi oleh surat edaran yang dirilis
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14