Page 12 - Working Paper (Akses Data Perbankan Untuk Tujuan Perpajakan: Keseimbangan Antara Hak-Hak Wajib Pajak Dan Penggalian Potensi Pajak Studi Komparasi)
P. 12

DDTC Working Paper 0514
                                                                                                           12



                                                                                                       24
                   diatur melalui ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-  23 dan tidak lagi berdasarkan permintaan.
                   undang  Perbankan,  sedangkan  dalam  Undang-
                   undang perpajakan diatur dalam Pasal 35 UU KUP.     Lebih lanjut lagi, terkait amandemen Undang-
                                                                    undang  Perbankan  yang  telah  masuk  ke  dalam
                      Dalam  ketentuan  Undang-undang  Perbankan    Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR tahun
                   Pasal  41  ayat  (1),  mengatur  bahwa  ”untuk   2014, penulis berpendapat bahwa cakupan “untuk
                   kepentingan  perpajakan”  Ditjen  Pajak  dapat   kepentingan perpajakan” sebagaimana klausul yang
                   mengakses  keterangan  atau  bukti  mengenai     termaktub dalam bunyi Pasal 41 ayat (1) Undang-
                   keadaan  keuangan  Wajib  Pajak.  Klausul  ”untuk   undang  Perbankan  sudah  tepat  dirumuskan.
                   kepentingan perpajakan” ini dapat diartikan bahwa   Namun,  untuk  menjamin  keseimbangan  antara
                   Undang-undang  Perbankan  yang  berlaku  saat    hak-hak Wajib Pajak dan penggalian potensi pajak
                   ini telah memberikan akses yang luas bagi Ditjen   serta lebih mencerminkan best practice-nya secara
                   Pajak  untuk  mendapatkan  keterangan  atau  bukti   global, maka perlu dilakukan revisi UU KUP yang
                   perbankan  Wajib  Pajak.  Ketentuan  ini  menjadi   mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
                   ’pintu masuk’ bagi Ditjen Pajak untuk dapat secara   • Cara Perolehan Informasi:
                   efektif  melakukan  pengawasan  serta  penggalian
                   potensi pajak. Adapun ketentuan lebih lanjut yang   • Sebaiknya  informasi  data  perbankan  Wajib
                   mengatur  secara  rinci  mengenai  keseimbangan     Pajak  untuk  tujuan  perpajakan  diperoleh
                   antara hak-hak Wajib Pajak dan penggalian potensi   melalui dua cara. Pertama, melalui permintaan.
                   pajak, akan lebih tepat apabila diatur melalui UU   Jika  sebelumnya  permintaan  diajukan  secara
                   KUP.                                                tertulis oleh Menteri Keuangan, maka sebaiknya
                                                                       kewenangan  tersebut  dapat  diberikan  secara
                      Seperti   implementasinya   di   Estonia,        langsung  kepada  Ditjen  Pajak.  Artinya,  Ditjen
                   berdasarkan Pasal 88 Credit Institutions Act menjadi   Pajak  dapat  mengajukan  secara  tertulis
                   ‘pintu masuk’ untuk dilakukannya pengungkapan       kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Di  berbagai
                   informasi  data  perbankan  oleh  otoritas  pajak.   negara, pihak yang berwenang untuk meminta
                   Dalam  pasal  tersebut  juga  menyatakan  bahwa     informasi   perbankan   adalah   competent
                   pengungkapan informasi data perbankan tersebut      authority yang biasanya mengacu pada otoritas
                   akan  mengikuti  ketentuan  perundang-undangan      pajak.
                   perpajakan.  Lebih  lanjut  lagi,  hal  tersebut  diatur
                   secara  lebih  jelas  dalam  Pasal  61  (2)  Taxation   • Kedua,  informasi  yang  diberikan  secara
                                                                       otomatis  dalam  hal  telah  terjadi  kesepakatan
                   Act,  termasuk  diprioritaskannya  permintaan
                                                                       antara  Ditjen  Pajak  dengan  Otoritas  Jasa
                   data perbankan langsung kepada nasabah (Wajib
                                                                       Keuangan.   Kesepakatan   tersebut   dapat
                   Pajak), sebelum kepada pihak ketiga (dalam hal ini
                                                                       diimplementasikan  dengan  adanya  pelaporan
                   bank).
                                                                       SPT  yang  dirancang  secara  khusus  bagi  bank,
                      Selain itu, maksud dan tujuan dari Pasal 41 ayat   yang formatnya berbeda dengan SPT bagi non-
                   (1) Undang-undang Perbankan ini juga kompatibel     bank. Misalnya, dalam melaporkan pemotongan
                   dengan konteks implementasi secara global. Oleh     pajak yang telah dilakukan oleh bank terhadap
                   karena  faktanya  saat  ini  negara-negara  di  dunia  nasabahnya, tidak hanya mencantumkan berapa
                   semakin gencar memerangi praktik penghindaran       total keseluruhan pemotongan pajak yang telah
                   dan  penggelapan  pajak  internasional  yang        dilakukan. Namun, dapat juga diketahui secara
                   membahayakan    iklim   perekonomian   suatu        rinci berapa pemotongan yang telah dilakukan
                   negara,  melalui  kerjasama  pertukaran  informasi  terhadap suatu nasabah.
                   internasional  di  bidang  perpajakan  dengan    • Hal ini seperti yang sudah diterapkan di Portugal
                   menghilangkan hambatan akses terhadap informasi     di  mana  lembaga  keuangan  dipersyaratkan
                        22
                   bank.  Bahkan komitmen negara-negara di dunia       untuk mengirimkan laporan rutin setiap akhir
                   (termasuk Indonesia) untuk semakin mendorong        Juli  kepada  otoritas  pajak.  Laporan  tersebut
                   pertukaran  informasi  dan  data  perpajakan  antar  berisi  segala  transaksi  transfer  yang  diterima
                   negara,  dituangkan  melalui  suatu  rekomendasi    oleh  individu  atau  entitas  yang  berada  dalam
                   kebijakan  pertukaran  informasi  secara  otomatis
                                                                    23 Informasi yang dipertukarkan secara otomatis secara rutin biasanya
                                                                    dikumpulkan  di  negara  sumber  penghasilan,  secara  rutin.  Umumnya,
                                                                    melalui pelaporan pembayaran yang dilakukan oleh lembaga keuangan,
                                                                    pengusaha,  dan  lain-lain.  Media  ini  juga  dapat  digunakan  untuk
                                                                    mengirimkan jenis informasi lainnya, seperti halnya: perubahan tempat
                                                                    tinggal,  pembelian  atau  pengalihan  harta  tidak  bergerak,  dan  lain
                                                                    sebagainya. Akibatnya, otoritas pajak dapat dengan mudah melakukan
                                                                    verifikasi  bahwa  wajib  pajak  telah  dengan  benar  melaporkan  sumber
                                                                    penghasilan mereka serta mengevaluasi keakuratan nilai kekayaan bersih
                   22 Brodzka dan Garufi, “The Era of Exchange of Information and Fiscal   yang dilaporkannya.
                   Transparency: The Use of Soft Law Instruments and the Enhancement   24 Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax
                   of Good Government in Tax Matters”, European Taxation, (2012): 394.  Purposes, Jakarta, 21-22 November 2013.
   7   8   9   10   11   12   13   14