Page 4 - Working Paper (Akses Data Perbankan Untuk Tujuan Perpajakan: Keseimbangan Antara Hak-Hak Wajib Pajak Dan Penggalian Potensi Pajak Studi Komparasi)
P. 4

DDTC Working Paper 0514
                                                                                                           4


                    Gambar 1 - Tujuan Terbukanya Akses terhadap Data   (1) dan  (2)  Undang-undang  Nomor  6  Tahun
                             Perbankan untuk Perpajakan             1983  sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan
                                                                    Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2009  tentang
                                   Kerahasiaan Bank                 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (“UU
                                                                    KUP”).

                                                                       Permasalahannya, saat ini terdapat rancangan
                                                                    perubahan      Undang-undang      Perbankan.
                                     Akses Data                     Sehubungan    dengan   amandemen    tersebut,
                                     Perbankan
                                                                    terdapat usulan dari Direktur Jenderal Pajak agar
                                                                    rahasia  bank  dikecualikan  untuk  kepentingan
                                                                    pengawasan penggalian potensi pajak, dan bukan
                               UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN
                                                                    hanya untuk kepentingan penyidikan pidana pajak
                                                                    saja.

                   Untuk otoritas                    Dalam rangka      Untuk  itu,  tujuan  penulisan  ini  adalah  untuk
                   pajak domestik                     pertukaran    melakukan  studi  komparasi  ketentuan  domestik
                                                    informasi dengan   di beberapa negara terkait kerahasiaan perbankan
                                                     otoritas pajak   dan  bagaimana  otoritas  pajak  dapat  mengakses
                                                      negara lain
                                                                    informasi  tersebut  untuk  tujuan  perpajakan.
                   Sumber: Disarikan dari OECD, Improving Access to Bank Information   Dengan  melakukan  studi  komparasi  tersebut,
                   for Tax Purposes (Paris: OECD Publications Service, 2000), 9.
                                                                    akhirnya  diidenti�ikasi  apa  yang  menjadi  best
                                                                    practice yang berlaku secara global, sehingga dapat
                      Dalam  tulisan  ini,  penulis  hanya  akan
                                                                    memberikan  suatu  rekomendasi  kebijakan  bagi
                   menekankan  pada  aspek  kerahasian  bank  dalam
                                                                    Indonesia.
                   konteks  tujuan  perpajakan  domestik,  atau  untuk
                   kepentingan  otoritas  pajak  domestik.  Pertukaran
                   informasi  perbankan  untuk  tujuan  perpajakan   2. Prinsip dan Karakteristik
                   dengan  otoritas  pajak  negara  lain  (exchange
                   of  information)  hanya  akan  dibahas  secara      Dalam hal otoritas pajak memiliki akses untuk
                   sekilas  dalam  kaitannya  dengan  tuntutan  dunia   mendapatkan  informasi  perbankan  Wajib  Pajak,
                   internasional  atas  keterbukaan  informasi  bank   baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,
                   untuk tujuan pajak. 6                            bukan  berarti  hal  tersebut  membahayakan
                                                                    kerahasiaan informasi perbankan dari Wajib Pajak
                      Aspek   kerahasiaan   bank   untuk   tujuan
                                                                    tersebut.  Suatu  negara  seharusnya  memberikan
                   perpajakan  domestik,  pada  umumnya  diatur
                                                                    kontrol  yang  ketat  mengenai  bagaimana  suatu
                   dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
                                                                    otoritas  pajak  menggunakan  semua  informasi
                   perbankan  atau  melalui  peraturan  perundang-
                                                                    Wajib  Pajak,  termasuk  informasi  perbankan.  Hal
                   undangan perpajakan. Dalam implementasinya di
                                                                    ini sangat penting, khususnya pada negara-negara
                   Indonesia,  ketentuan  tersebut  termaktub  dalam
                                                                    yang menganut sistem demokrasi yang bergantung
                   Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun
                                                                    pada  hubungan  saling  mempercayai  antara
                   1998  tentang  perubahan  atas  Undang-undang
                                                                    pemerintah (dalam hal ini otoritas pajak) dengan
                   Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (“Undang-                                          8
                                                                    warga negaranya (dalam hal ini Wajib Pajak).
                   undang Perbankan”). Pasal tersebut menyebutkan
                   bahwa  untuk  kepentingan  perpajakan,  pimpinan    Pengenaan pajak merupakan hak negara yang
                                  7
                   Bank  Indonesia   atas  permintaan  Menteri      ditetapkan  oleh  undang-undang.  Namun,  hak
                   Keuangan  berwenang  mengeluarkan  perintah      untuk mengenakan pajak tersebut diperoleh dari
                   tertulis kepada bank agar memberikan keterangan   pengakuan  terhadap  hak  atas  kekayaan  individu.
                   dan  memperlihatkan  bukti-bukti  tertulis  serta   Dengan  demikian,  tanpa  adanya  pengakuan  hak
                   surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah    individual Wajib Pajak, negara tidak dapat menarik
                   penyimpan tertentu kepada pejabat pajak (dalam   pajak. 9
                   hal  ini  Direktorat  Jenderal  Pajak/Ditjen  Pajak).
                                                                       Hak-hak  Wajib  Pajak  dapat  diklasi�ikasikan
                   Ketentuan serupa juga termaktub dalam Undang-
                                                                    menjadi  dua  kategori  besar,  yaitu:  hak-hak  legal
                   undang  perpajakan  yaitu  dalam  Pasal  35  ayat
                                                                    utama  (primary  legal  rights)  dan  hak-hak  legal
                   6  Deborah,  “Transparansi  Perpajakan  dan  Pertukaran  Informasi:  Studi
                   Perbandingan di Indonesia, Singapura, dan Hongkong” Inside Tax Edisi   8  Arthur  J.  Cockfield,  “Protecting  Taxpayer  Privacy  Rights  under
                   14, Maret 2013, 40.                              Enhanced Cross-border Tax Information Exchange: Toward a Multilateral
                   7  Sebagai  catatan,  ketentuan  Pasal  41  ayat  (1)  Undang-undang   Taxpayer Bill of Rights,” University of British Columbia Law Review 42,
                   Perbankan telah beralih kewenangannya kepada Otoritas Jasa Keuangan   (2010): 448.
                   (OJK)  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal  69  ayat  (2)  Undang-  9 Ifdhal Kasim, “Adakah Jaminan Hak-hak Wajib Pajak dalam Konstitusi
                   undang No.21Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK).  Kita” Inside Tax Edisi 16, Juli-Agustus 2013, 35.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9