Page 4 - Working Paper (Pesta Demokrasi Tanpa Kebijakan Pajak)
P. 4

DDTC Working Paper 0614
                                                                                                           4


                   tersebut;  dan adakah kesamaan pola  interaksi   ini Wajib Pajak) yang sangat besar tentang  isu
                   aktor-aktor  tersebut dengan apa  yang  terjadi  di   pajak?  Jawaban  atas  hal  ini  pada  dasarnya  dapat
                   negara lain?                                     ditelusuri dari teori politik ekonomi (perpajakan).

                      Seluruh  jawaban  atas  pertanyaan-pertanyaan    Dalam  konsep  sistem  politik,  yang  menjadi
                   tersebut akan bermuara pada upaya menduga        pokok  dalam  pembahasan  adalah  bagaimana
                   arah kebijakan pajak di tahun politik 2014. Tulisan   pola-pola  yang dibuat  oleh manusia (dalam  hal
                   ini hanya akan mendalami aktor  politik  ekonomi   ini aktor  di balik  kebijakan pajak),  mengatur
                   perpajakan, dan bukan area-area lain  dalam      hubungan  antara satu  sama lain untuk  membuat
                   politik ekonomi perpajakan, seperti: hal-hal yang   keputusan-keputusan kebijakan (policy decisions).
                   berpengaruh terhadap politik ekonomi perpajakan   Selain itu, sistem politik menunjukkan pendekatan
                   maupun  area-area kebijakan pajak  yang  sarat   tingkah laku, yang terdiri dari bagian-bagian atau
                                        6
                   berbagai kepentingan.   Jika  hal-hal  tersebut   komponen-komponen yang  saling  bergantung
                                                                                                               8
                   terbahas, maka hal itu hanyalah untuk mendukung   satu sama lain, dan saling mengadakan interaksi.
                   penjelasan  tentang  aktor  dalam  politik  ekonomi   Sistem  politik  dalam  suatu  negara  menjadi  titik
                   perpajakan.                                      pertama  untuk  melihat  bagaimana  interaksi
                                                                    antar aktor  politik  dapat  terjadi,  serta seberapa
                      Pada bagian  selanjutnya, kami akan mengkaji
                                                                    kuat  pengaruh aktor  politik  tersebut dalam
                   siapa  saja  aktor yang  mengambil  peranan  dalam
                                                                    memengaruhi kebijakan yang dikeluarkan. Dengan
                   penentuan kebijakan perpajakan serta bagaimana
                                                                    demikian, akan terlihat pola interaksi  di  antara
                   interaksi  antar-aktor  politik dalam penentuan
                                                                    para  aktor dengan  preferensi pemilih dalam
                   kebijakan perpajakan. Namun, sebelum melangkah                                 9
                                                                    menentukan hasil kebijakan pajak.
                   lebih  jauh  ada baiknya  untuk  memulainya  dari
                   tinjauan atas politik ekonomi perpajakan.           Dewasa  ini,  demokrasi  merupakan  sistem
                                                                    yang  paling  banyak  diimplementasikan  di dunia.
                   2. Politik Ekonomi Perpajakan                    Sistem  demokrasi  menjamin  kesetaraan  hak
                                                                    politik,  di  mana  terdapat  idiom  1 orang 1 suara.
                                                                    Preferensi seluruh warga negara menjadi penting
                      Pada  tahun  1993,  Gubernur  New  Jersey  yang
                                                                    untuk  diperhatikan dalam  menentukan suatu
                   berasal dari Partai Demokrat, Jim Florio berharap
                                                                              10
                                                                    keputusan.  Suatu rancangan kebijakan pajak yang
                   untuk  dipilih  kembali  untuk  periode  jabatan
                                                                    disodorkan oleh para calon  legislatif  dirancang
                   yang kedua. Pada saat menjabat, ia ‘terpaksa’
                                                                    untuk memenuhi keinginan pemilih. Hal ini sebagai
                   meningkatkan tarif pajak  penjualan  dan pajak
                                                                    langkah untuk  mereka mendapatkan dukungan
                   penghasilan  untuk  menutupi  krisis  anggaran
                                                                    dari para pemilihnya. 11
                   akibat  tingginya  pengeluaran  atas  berbagai
                   perbaikan pelayanan publik. Penantang dari Partai
                                                                       Di   antara   teori-teori   politik   ekonomi,
                   Republik,  Christine  Todd  Whitman  melakukan
                                                                    probabilistic voting  model menjadi teori  yang
                   kampanye yang terus menyudutkan Florio dengan
                                                                    dianggap   paling  tepat  untuk  menjelaskan
                   tingginya  beban pajak  pada  masa  jabatannya.
                                                                    fenomena hubungan antara negara dengan
                   Secara  konsisten,  Whitman  terus  menggunakan
                                                                             12
                                                                    warganya.  Asumsi utama dari model ini berawal
                   isu pajak sebagai bahan kampanyenya dan berani
                                                                    dari  adanya eksistensi  institusi politik  yang
                   menjanjikan perubahan pajak penghasilan negara
                   bagian.  Isu  ini begitu  populer di mata  pemilih,
                   sehingga  akhirnya  Florio  juga  ikut  menjanjikan   8 Miriam Budiardjo,  Dasar-Dasar  Ilmu  Politik  (Jakarta: Gramedia,
                   adanya penurunan tarif pajak  jika ia terpilih.   1977), 46-48.
                   Sayangnya,  publik  sudah  cenderung  memberikan   9 David Brunori, Op.Cit., 7.
                   stigma  Florio  sebagai  kandidat  yang  pro-pajak   10 Di sisi lain,  terdapat sistem non-demokrasi yang tidak
                                                                    mempertimbangkan aspek  kesetaraan  hak  politik,  baik  adanya
                   tinggi, sehingga Whitman berhasil memenangkan    penguasaan oleh suatu elit politik  tertentu, dinasti, junta militer,
                   pemilihan  Gubernur  New  Jersey  di  tahun  1993   pemerintahan diktator, dan sebagainya. Kebijakan yang dibentuk dalam
                                                                    sistem non-demokrasi  memiliki  dua ciri  utama: adanya preferensi
                   tersebut. 7                                      kelompok/golongan  dalam  kekuatan politik, serta  dorongan  untuk
                                                                    memaksimumkan  keuntungan bagi kelompok sekaligus berupaya
                      Cerita  di  atas  memberikan  gambaran  tentang   ‘mengamankan’ kedudukannya. Dari ciri yang kedua tersebut, maka isu
                                                                    penting lainnya adalah upaya untuk menjamin tidak adanya kelompok
                   bagaimana  suatu  isu pajak  dapat  memengaruhi
                                                                    lain yang tidak puas dan memiliki potensi untuk mengganti rezim yang
                   dukungan politik  dalam Pemilu. Pertanyaannya,   ada. Lihat Daron Acemoglu dan James A. Robinson, Economics Origins
                                                                    of Dictatorship and Democracy. (New York: Cambridge University Press,
                   mengapa terdapat sensitivitas pemilih (dalam hal
                                                                    2006), 118.
                                                                    11 Paola  Profeta,  Riccardo Puglisi, dan Simona Scabrosetti,  “Does
                   6  Hubungan  antara  politik dengan  pajak  sejatinya  dapat  dijelaskan   Democracy Affect Taxation and Government Spending?: Evidence from
                   dalam tiga dimensi yaitu: pengaruh politik terhadap pajak, aktor atau   Developing Countries,”  Journal  of Comparative  Economics 41, No.  3
                   pemangku kepentingan dalam kebijakan pajak, serta area pajak yang   (2013): 1-4.
                   dipengaruhi oleh proses politik.                 12  Teori  politik ekonomi  perpajakan  lainnya,  misalkan:  median  voter
                   7 David Brunori, State Tax Policy: A Political Perspective (Washington:   model, leviathan model, dan sebagainya yang pada umumnya lebih valid
                   The Urban Institute Press, 2011), 45.            jika diletakkan dalam sistem demokrasi.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9