Page 20 - Working Paper (Rencana Aksi Base Erosion Profit Shifting dan Dampaknya terhadap Peraturan Pajak di Indonesia)
P. 20

DDTC Working Paper 0714
                                                                                                           20



                                              107
                   •  kondisi keuangan dan pajak.                   master file documentation. Selain itu, hal menarik
                                                                    lainnya  adalah  mengenai  perlu  tidaknya  CbCR
                      Terdapat  dua cara bagi  otoritas pajak  untuk   tersedia  untuk  publik  atau  hanya  dapat  diakses
                   memperoleh  master  file,  yaitu  mendapatkannya   oleh otoritas pajak saja, mengingat beberapa pihak
                   langsung dari wajib pajak di negaranya, atau jika   menghendak  agar  CbCR  dapat  diakses  secara
                   tidak terdapat aturan yang mewajibkan wajib pajak   luas  oleh publik  sehingga  profit  shifting dapat
                   untuk  memberikan  master  file kepada otoritas   diatasi secara efektif ,  sementara  OECD  hanya
                                                                                       113
                   pajak  maka otoritas  pajak  dapat  memperoleh   memperbolehkan  otoritas pajak  saja  yang  dapat
                   master file tersebut melalui pertukaran informasi   mengakses dokumentasi. 114
                   yang  disediakan  oleh  P3B.  Sementara  informasi
                   yang dimuat dalam local file, yang bersifat sebagai   3.12. Rencana Aksi 14: Make Dispute
                   pelengkap terhadap master file, memuat informasi       Resolution Mechanism more Effective
                   yang  relevan  dengan  analisis  transfer  pricing
                                                                       Untuk  melengkapi  langkah  aksi  BEPS  lainnya,
                   terkait transaksi afiliasi yang dilakukan oleh wajib
                   pajak.  Dengan  standarisasi  dokumentasi  transfer   OECD mempertimbangkan perlunya meningkatkan
                                                                    efektivitas penyelesaian sengketa perpajakan
                   pricing ini, OECD akan merevisi Bab Dokumentasi
                                                                    internasional sehingga dapat meningkatkan
                   dalam OECD Transfer Pricing Guidelines.
                                                                    kepastian dan prediktabilitas bagi dunia usaha.
                      Kedua,  menyusun  aturan  tentang  Country    Hal  ini  mengingat  hasil  dari  Rencana  Aksi  BEPS
                   by  Country  Reporting  (CbCR).  CbCR  diadopsi   di atas  dapat  saja  menimbulkan  ketidakpastian
                   sebagai  respon  atas  tuntutan  agar perusahaan   dalam interpretasi dan aplikasi hasil Rencana Aksi
                   multinasional semakin transparan dalam laporan   tersebut.  Untuk  itu,  OECD  memasukkan  upaya
                   keuangannya, sehingga permasalahan  profit       meningkatkan efektivitas mekanisme penyelesaian
                                       108
                   shifting dapat  diatasi.   Di  luar  konteks  BEPS,   sengketa  melalui  Mutual  Agreement  Procedure
                   CbCR  telah  menjadi  tren  dalam  upaya  mengatasi   (MAP) dan arbitrase sebagai salah satu aksi dalam
                                                            109
                   risiko  korupsi  di  sektor  industri  ekstraktif.    proyek BEPS.
                   Untuk tujuan perpajakan, konsep CbCR didasarkan
                   pada  keterbukaan  informasi bisnis, seperti laba   Adapun pernyataan OECD dalam Rencana Aksi
                   dan pajak yang dibayarkan di setiap negara tempat   Keempatbelas adalah sebagai berikut:
                                                    110
                   perusahaan multinasional beroperasi.  Informasi     “Develop  solutions  to  address  obstacles  that
                   yang  dimuat  dalam  CbCR  diantaranya  adalah   prevent  countries  from  solving  treaty-related
                   informasi yang berhubungan dengan alokasi laba   disputes  under  MAP,  including  the  absence  of
                   perusahaan multinasional  secara global,  jumlah   arbitration provisions in most treaties and the fact
                   pajak yang dibayar, jumlah aset berwujud, jumlah   that access to MAP and arbitration may be denied in
                   pegawai, dan total  biaya remunerasi pegawai di   certain cases.”
                   setiap negara tempat perusahaan multinasional
                             111
                   beroperasi.  OECD menekankan bahwa informasi        Data  statistik  MAP  di  negara-negara  anggota
                   yang  dimuat  dalam  CbCR  bukan  merupakan      OECD  menunjukkan  peningkatan  yang  cukup
                   suatu  bukti  bahwa  transfer  prices perusahaan   signifikan  dalam  proses  penyelesaian  sengketa
                   multinasional telah wajar atau tidak wajar. 112  perpajakan  internasional  melalui  MAP.  Hal ini
                                                                                                       115
                                                                    mengindikasikan adanya keinginan yang  kuat
                      Hal  yang  menarik  dari  implementasi  CbCR
                                                                    dari  otoritas pajak  di negara-negara anggota
                   nantinya  adalah  apakah  CbCR  diperlakukan
                                                                    OECD  untuk  menyelesaikan  sengketa  perpajakan
                   sebagai dokumentasi terpisah dari  master  file
                                                                    internasional melalui MAP. Akan tetapi, hal ini tidak
                   documentation atau sebagai satu kesatuan dengan
                                                                    berarti MAP tidak memiliki kelemahan-kelemahan,
                                                                    misalnya, MAP tidak memberikan kepastian karena
                   107 Paragraf  19 OECD Discussion Draft on Transfer Pricing   tidak mewajibkan otoritas pajak untuk mencapai
                                                                                116
                   Documentation and CbC Reporting, (30 Januari 2014).  kesepakatan.   Namun  demikian,  dengan  adanya
                   108 Lihat Michael Devereux, “Transparency in Reporting Financial Data   kewajiban  untuk  melanjutkan  proses  MAP  ke
                   by Multinational Corporations”,  Oxford University  Centre for Business   arbitrase  jika  MAP  tidak  menghasilkan  suatu
                   Taxation Report, (2011); Richard Murphy, “Country by Country Reporting:
                   Holding Multinational Corporations to Account Wherever They Are”, Task
                   Force on Financial Integrity and Economic Development, (2009).
                   109 Lihat http://eiti.org                        113 Yariv Brauner, “BEPS: An Interim Evaluation”, World Tax Journal,
                   110 Maria Theresa Evers, Ina Meier, dan Christoph Spengel, “Tranparency   IBFD, (Februari  2014): 35; Richard Murphy, “Country by Country
                   in Financial Reporting: Is Country-by-Country Reporting Suitable to   Reporting: Holding Multinational Corporations to Account Wherever
                   Combat International Profit Shifting?”, Bulletin for International Taxation,   They Are”, Task Force on Financial Integrity and Economic Development,
                   IBFD, (2014).                                    (2009).
                   111 Lihat template CbCR yang diusulkan OECD dalam Discussion Draft   114 Paragraf  41 OECD Discussion Draft on Transfer Pricing
                   on Transfer Pricing Documentation  and CbC Reporting, (30 Januari   Documentation and CbC Reporting, (30 Januari 2014)
                   2014).                                           115 Data statistik MAP di negara-negara anggota OECD dapat diakses di
                   112 Paragraf  21 OECD Discussion Draft on Transfer Pricing   http://www.oecd.org/ctp/dispute/mapstatistics2012.htm
                   Documentation and CbC Reporting, (30 Januari 2014)  116 Paragraf 37 dari commentary atas Pasal 25 OECD Model.
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25