Page 8 - Working Paper (Rencana Aksi Base Erosion Profit Shifting dan Dampaknya terhadap Peraturan Pajak di Indonesia)
P. 8

DDTC Working Paper 0714
                                                                                                            8



                      Terdapat  dua  rekomendasi dalam  aksi ini       3.3. Rencana Aksi 3: Strengthen CFC Rules
                   yaitu  rekomendasi atas  ketentuan  domestik dan
                   rekomendasi  atas ketentuan P3B yang  sudah         Salah  satu  isu  dalam  perpajakan  yang  jarang
                   diringkas menjadi suatu  rekomendasi  atas       dibahas  oleh  OECD  adalah  ketentuan  tentang
                                                                                                     23
                                    20
                   ketentuan domestik  pada Tabel 1.                Controlled  Foreign  Companies  (CFC).  Ketentuan
                      Tabel 1 - Rekomendasi atas Ketentuan Domestik  CFC  merupakan  ketentuan  untuk  mencegah
                                                                    penangguhan  pengenaan  pajak  (anti-deferral)
                                Rekomendasi                         atas  penghasilan anak  perusahaan di luar  negeri
                     Kategori     Pertama      Rekomendasi Kedua    (foreign  subsidiaries) sebelum  anak  perusahaan
                                (Primary Rule)  (Secondary Rule)
                                                                    tersebut   mendistribusikan   penghasilannya
                    Hybrid   Biaya bunga tidak   Penghasilan dari   ke  induk  perusahaan.  Skema  yang  umumnya
                    financial   dapat dikurangkan di   hybrid financial   digunakan adalah mendirikan perusahaan di luar
                    instrument  yurisdiksi pembayar   instrument
                             bunga            diperlakukan sebagai   negeri, dan kemudian memindahkan penghasilan
                                              penghasilan kena      pemilik perusahaan ke perusahaan di luar negeri
                                              pajak                 tersebut.   Secara  mendasar,  mekanisme  aturan
                                                                            24
                    Hybrid   Biaya bunga tidak   Biaya bunga tidak   CFC di banyak negara memiliki kemiripan, namun
                    entities  dapat dikurangkan di   dapat dikurangkan   kebijakan yang akan diambil oleh masing-masing
                             yurisdiksi investor  di yurisdiksi anak
                                              perusahaan            negara sangat bergantung pada metode keringanan
                                                                    pajak berganda yang diterapkan atas penghasilan
                                                                    dividen dari CFC. 25
                      Primary rule dalam tabel di atas dapat diartikan
                   sebagai aturan utama  terhadap skema  hybrid        Dalam Rencana Aksi terhadap isu CFC ini, OECD
                                                                    berupaya untuk:
                   mismatch;  sedangkan  secondary  rule berfungsi
                   jika  primarily  rule tidak  diterapkan  di negara   “Develop recommendations regarding the design
                   counterparty. Aturan ini akan diselaraskan       of controlled foreign company rules. This work will
                   dengan  Rencana  Aksi  12  tentang  pengungkapan   be co-ordinated with other work as necessary”.
                   strategi  tax planning oleh wajib pajak,  sehingga
                   memudahkan otoritas pajak dalam mengumpulkan        Ketentuan  tentang  CFC  merupakan  ketentuan
                   dan menukarkan informasi  yang berhubungan       pencegahan  penghindaran  pajak  yang  terdapat
                   dengan pembayaran dalam skema hybrid mismatch    dalam ketentuan domestik. Dengan mengangkat isu
                   ini.                                             CFC dalam Rencana Aksi atas BEPS, OECD mencoba
                                                                    untuk merekomendasikan rancangan best practices
                      Terkait  dengan rekomendasi atas  ketentuan
                                                                    tentang  ketentuan  CFC  bagi  ketentuan  domestik
                   P3B, proposal yang  diajukan  adalah  perubahan   negara-negara  anggota  OECD  dan  G20.  Lebih
                   dalam Pasal 4 ayat (3) OECD Model tentang dual
                                                                    lanjut,  OECD  tidak  secara  spesifik  menyebutkan
                          21
                   resident.  Selain itu, proposal yang diajukan adalah
                                                                    Rencana  Aksi  lainnya  yang  akan  dikoordinasikan
                   penambahan  ketentuan  dalam  Pasal  1  OECD
                                                                    dengan Rencana Aksi atas CFC ini. 26
                        22
                   Model  dan OECD Model Commentary.
                                                                       Ketentuan  tentang  CFC  juga  dapat  dilihat
                   20  OECD,  “Public Discussion Draft BEPS  Action Plan  2: Neutralise   dalam  konteks kompetisi antar  satu  negara
                   the  Effects  of  Hybrid Mismatch Arrangements”,  Recommendation for   dengan negara lainnya.  Hal ini disebabkan suatu
                                                                                        27
                   Domestic Laws, (19 Maret 2014).
                   21 Perubahan dalam Pasal 4 ayat (3) OECD Model akan diselaraskan
                   dengan  Action Plan  6  tentang  pencegahan  penyalahgunaan  P3B.   of taxation by that State, as the income of a resident of that State.
                   Proposal Pasal 4 ayat (3) OECD Model yang diajukan adalah sebagai   [In no case shall the provisions of this paragraph be construed so as
                   berikut:                                            to restrict in any way a Contracting State’s right to tax the residents
                     “Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other   of that State”.  Perlu diperhatikan  bahwa proposal penambahan
                     than  an  individual  is a resident  of both Contracting States,  the   ketentuan  dalam  Pasal  1  OECD Model  ini  bisa  saja  berubah
                     competent authorities of the Contracting States shall endeavour to   mengingat  pentingnya  keselarasan  antara  Action  Plan  2  dengan
                     determine by mutual agreement the Contracting State of which such   Action Plan 6 tentang pencegahan penyalahgunaan P3B.
                     person shall be deemed to be a resident for the purposes of the
                     Convention, having regard to its place of effective management, the   23 OECD BEPS Action Plan (2013): 16; Aktivitas OECD terkait dengan
                     place where it is incorporated or otherwise constituted and any other   ketentuan CFC dapat  dilihat di OECD,  “Controlled Foreign Company
                     relevant  factors. In  the  absence  of such  agreement,  such  person   Legislation”, (1996); Selain itu, Paragraf 23 dari Commentary atas Pasal
                     shall not be entitled to any relief or exemption from tax provided   1, Paragraf 14 dari Commentary atas Pasal 7 OECD Model, dan Paragraf
                     by this Convention except to the extent and in such manner as may   37 dari Commentary atas Pasal 10 OECD Model merupakan beberapa
                     be  agreed  upon  by  the  competent authorities  of the  Contracting   penjelasan tentang ketentuan CFC dalam OECD Model.
                     States.”
                                                                    24 Penjelasan tentang skema CFC dapat dilihat dalam Darussalam, John
                   22 Proposal penambahan ketentuan Pasal 1 OECD Model adalah sebagai   Hutagaol, dan Danny Septriadi, Perpajakan Internasional: Konsep dan
                   berikut:                                         Aplikasi, (Jakarta: Danny Darussalam Tax Center, 2010), 213- 225.
                     Ayat 1: “This Convention shall apply to persons who are residents of
                     one or both of the Contracting States.”        25 Brian  J. Arnold, “A Comparative Perspective on the US Controlled
                                                                    Foreign Corporation Rules”, Tax Law Review, (2012): 475.
                     Ayat 2: “For the purposes of this Convention, income derived by or
                     through an entity or arrangement that is treated as wholly or partly   26 Yariv Brauner, “BEPS: An Interim  Evaluation”,  World Tax Journal,
                     fiscally  transparent  under  the  tax law  of either  Contracting State   IBFD, (Februari 2014): 21.
                     shall  be  considered  to be  income of a  resident  of a  Contracting   27 Lihat misalnya US Joint Committee of Taxation, “Economic Efficiency
                     State but only to the extent that the income is treated, for purposes   and Structural Analyses of Alternative US Tax Policies for Foreign Direct
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13