Page 12 - Working Paper (Tax Expenditure atas Pajak Penghasilan: Rekomendasi bagi Indonesia)
P. 12

DDTC Working Paper 0814
                                                                                                           12



                   jumlah  tax expenditure haruslah diletakkan pada   anggaran belanja pemerintah juga mengalir via
                   bagaimana relevansinya terhadap perekonomian.    ketentuan  pajak.  Definisi  tax  expenditure  sendiri
                   Artinya, penambahan  atau  pengurangan  tax      bukanlah  sesuatu  yang dapat diterima  secara
                   expenditure bukanlah sesuatu  yang harus dinilai   universal. Pada umumnya tax expenditure mengacu
                   dari  jumlah dan nilai estimasi  biayanya, namun   pada  adanya  ketentuan  khusus atau  deviasi dari
                   juga  harus dievaluasi  berdasarkan relevansinya   apa yang disebut benchmark tax system. Perbedaan
                   terhadap prioritas kebijakan dan sejauh mana     sistem pajak  tiap  negara telah menciptakan
                   hal tersebut dapat tercapai. Pada dasarnya, untuk   berbagai variasi atas apa yang dapat dikategorikan
                   mencapai suatu tujuan tertentu, pemerintah dapat   sebagai tax expenditure.
                   saja  menggunakan  mekanisme  pajak  dan  non-
                   pajak sebagai alat. Dengan demikian, ada baiknya    Di  berbagai  negara  maju,  terutama  OECD,
                   diperlukan studi komparasi yang berisi  simulasi   terdapat tren semakin pentingnya peran pelaporan
                   mengenai implikasi dari  kebijakan pajak  (tax   dan evaluasi  atas  kebijakan  tax expenditure.
                   expenditure) dan non-pajak untuk target ekonomi   Pelaporan  adalah  wujud  dari transparansi,
                           46
                   tertentu.  Hal ini misalkan, sangat relevan dalam   sedangkan  dengan   adanya   transparansi,
                   konteks pengembangan  suatu  kawasan  ekonomi,   pemerintah akan memberikan informasi  yang
                                                                                           48
                   apakah betul  keringan pajak  akan  lebih relevan   lebih baik  bagi  publik.   Laporan  atas  tax
                   jika  dibandingkan  misalkan   pembangunan       expenditure biasanya tidak berdiri sendiri namun
                   infrastruktur di kawasan tersebut.               menjadi bagian dari laporan anggaran pemerintah
                                                                    secara  periodik.  Isi  dari  laporan  yang  ideal  pada
                      Sebagai  catatan,  ada  baiknya  kebijakan    umumnya mencakup tentang definisi dan jenis tax
                   pemberian ketentuan khusus yang berbentuk tax    expenditure, estimasi biaya dan cara perhitungan,
                   expenditure tidak banyak berada dalam  diskresi   argumentasi rasional diadakannya hal tersebut,
                   Ditjen  Pajak,  namun  dalam  produk  hukum  yang   hingga kriteria  evaluasinya dalam  kerangka
                   dibuat oleh lembaga yang lebih tinggi. Hal ini untuk   kebijakan anggaran.
                   menghindari  adanya berbagai  tax expenditure
                                                                       Mencermati  betapa  pentingnya  telaah  atas
                   yang  tidak  berada dalam  kerangka anggaran
                   secara  komprehensif.  Singkatnya,  pemberian  tax   tax expenditure dalam  proses  penganggaran
                   expenditure oleh otoritas pajak haruslah dibatasi. 47  serta menghindari  tergerusnya penerimaan
                                                                    pajak  untuk  sesuatu  yang  tidak  efisien  dan
                      Pertanyaan    berikutnya,   bagaimanakah      efektif;  maka,  Indonesia  harus  memulai  proses
                   mekanisme    evaluasi  berbagai  skema   tax     pelaporan  dan  evaluasi  tax  expenditure.  Hal
                   expenditure di Indonesia? Cara cerdas yang dapat   tersebut jelas  mensyaratkan  jalan  yang  panjang,
                   ditempuh, ialah dengan mencontoh apa  yang       dimulai dari pendefinisian serta cakupan dari tax
                   dilakukan  di  Korea  Selatan.  Di  negara  tersebut,   expenditure  di  Indonesia,  hingga  bagaimana  cara
                   terdapat  ketetapan  sunset  dates untuk  hampir   pengevaluasiannya.
                   seluruh tax expenditure. Adanya sunset dates akan
                   mendorong suatu  mekanisme  evaluasi secara         Menurut  kami,  definisi  tax expenditure yang
                   berkala atau pada saat suatu tax expenditure akan   tepat bagi Indonesia adalah: “Berbagai ketentuan
                   habis masa berlakunya.                           khusus yang berbeda dari sistem pemajakan secara
                                                                    umum  (benchmark tax), yang  memiliki  relevansi
                      Sebagai  penutup,  efektivitas  pemberian  tax   tujuan  pembangunan  yang  jelas,  menyasar pada
                   expenditure harus dinilai, sehingga menyasar pada   kelompok atau individu tertentu, dan memengaruhi
                   aktivitas yang tepat  serta secara produktif dapat   jumlah  penerimaan  pajak.  Sedangkan,  sistem
                   menggenjot target pembangunan  pemerintah.       pemajakan  secara umum  mengacu  pada  basis
                   Dalam konteks ini, evaluasi menjadi sangat penting   pajak,  tarif,  cara perhitungan, serta  mekanisme
                   dan sebisa mungkin diserahkan kepada parlemen    pemungutan”.  Dari  kriteria  tersebut,  kami  belum
                   (DPR).                                           melakukan  telaah lebih  lanjut  mengenai jumlah
                                                                    dan ketentuan apa saja yang dapat dikategorikan
                   5. Penutup                                       sebagai   tax  expenditure.  Walau  demikian,
                                                                    ketentuan  PPh  hingga  saat  ini  terdaapt  47  jenis
                                                                    yang  dikategorikan  sebagai fasilitas  dan insentif
                      Walau  konsep mengenai  tax expenditure baru
                                                                    di Indonesia. Dibandingkan dengan negara-negara
                   berkembang  pada  akhir  1960-an,  sesungguhnya
                                                                    lain  yang  dijadikan sumber komparasi studi ini,
                   hal tersebut sudah ‘hidup’ sejak lama dalam sistem
                                                                    jumlah tersebut jauh lebih sedikit.
                   perpajakan  di  berbagai  negara.  Isu  ini  menjadi
                   semakin penting dengan adanya kesadaran bahwa
                                                                       Namun  demikian,  jumlah  ataupun  seberapa
                                                                    besar biaya  tax  expenditure  kita  terhadap  PDB
                   46 Zhicheng  Li Swift,  Hana  Polackova  Brixi, dan Christian Valenduc,
                   Op.Cit., 20.
                   47 Jens Arnold, Op.Cit., 14                      48 Julie Rolin, Op.Cit., 640.
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17