Page 10 - Working Paper (Tax Amnesty dan Faktor Penentu Keberhasilannya: Pelajaran dari Beberapa Otoritas Pajak)
P. 10

DDTC Working Paper 1416
                                                                                                           10


                   dampak  jangka  panjang,  tidak  saja  terhadap   administrasi   perpajakan   agar   terbentuk
                   penerimaan  namun  jauh  lebih  penting  adalah   adminsitrasi  pajak  yang  efisien.  Adminsitrasi
                   terhadap tingkat  kepatuhan, adalah  ia harus    pajak  yang  efisien  merupakan  salah  satu  faktor
                   diikuti  dengan  perubahan  terhadap  sistem dan   penting  untuk  mencapai tingkat  kepatuhan
                   adminsitrasi   perpajakan   secara   keselurhan,   yang   diinginkan.   Reorganisasi   adminsitrasi
                   terutama  pada  aspek  penegakan  hukum  (law    perpajakan  bukanlah  sesederhana  pilihan  untuk
                   enforcement).  Sebuah  rezim  penegakan  hukum   memilih  bentuk  organisasi  otoritas  pajak  yang
                   yang  lebih keras dari  sebelumnya harus sudah   otonom, semi-otonom, dan sebagainya. Jauh lebih
                   disiapkan untuk menjaring mereka yang memilih    esensial daripada  itu  adalah  bagaimana  sebuah
                   untuk tidak patuh pasca berakhirnya PPP.         administrasi  pajak  dapat  menjalankan  fungsinya
                                                                    dengan baik  sebagai pelaksana yang efektif dari
                      Prasyarat lainnya agar PPP berlangsung efektif   kebijakan fiskal (fiscal policy) yang telah digariskan
                   adalah  pemerintah harus memastikan secara       oleh Pemerintah.
                   sungguh-sungguh bahwa kebijakan pengampunan
                   pajak  yang  akan  diterapkan  adalah  “kebijakan
                   pertama  dan  terakhir”  (a one-time policy).  Jika
                   tidak demikian, maka pemerintah akan kehilangan
                   kredibilitasnya di hadapan publik dan terutama di
                   hadapan wajib pajak yang selama ini telah patuh.
                   Contoh kasus penerapan PPP di Rusia memberikan
                   pelajaran  kepada  kita  (lessons learned)  bahwa
                   program pengampunan  yang berulang  hanya
                   akan dipandang  sebelah mata  oleh publik  dan
                   kehilangan wibawanya di mata wajib pajak.

                      Agar efektif, sebuah kebijakan PPP juga harus
                   direncanakan secara sungguh-sungguh, bukan saja
                   terhadap pelaksanaan PPP-nya itu sendiri, namun
                   jauh lebih penting adalah perencanaan yang baik
                   terhadap kebijakan lain yang menyertainya pasca
                   berakhirnya  periode  PPP.  Kebijakan  itu  diantara
                   pelayanan  yang  lebih  baik  kepada  wajib  pajak,
                   pengelolaan  data  perpajakan  yang  efektif  untuk
                   memantau  kepatuhan  wajib  pajak,  organisasi
                   administrasi  perpajakan  yang  efisien,  dan
                   pendidikan kepada wajib pajak.

                      Pelayanan yang baik akan membuat wajib pajak
                   yang patuh (choose to comply) akan dengan mudah
                   melaksanakan kewajibannya. Teknologi informasi
                   perpajakan  yang  membuat  wajib  pajak  justri
                   mengalami  kesulitan  untuk  melaporkan  SPT-nya
                   secara on-line misalnya, akan menurunkan tingkat
                   kepatuhan dalam jangka panjang.

                      Penerapan PPP akan memberikan otoritas pajak
                   banyak  informasi yang  selama  ini tidak  dimiliki.
                   Pengelolaan  data  perpajakan  yang  diperoleh
                   selama berlangsungnya PPP dan pemanfaatannya
                   yang  baik  dalam  rangka  pengawasan  akan
                   menjadikan  PPP  sebagai  program  yang  memiliki
                   dampak  jangka  panjang,  utamanya  pada  aspek
                   kepatuhan,  karena  wajib  pajak  meyakini  bahwa
                   otoritas  pajak  memiliki  informasi  yang  lebih
                   lengkap dibandingkan sebelumnya.

                      Di banyak yuridiksi, penerapan PPP merupakan
                   bagian  yang tidak terpisahkan dari  program
                   reformasi   perpajakan   secara   keselurahan.
                   Termasuk di dalamnya adalah  reorganisasi
   5   6   7   8   9   10   11   12