Page 10 - Working Paper (Insentif Pajak untuk Kegiatan Filantropi)
P. 10

DDTC Working Paper 1617
                                                                                                            10


                              43
                   transparansi.   Dalam  konteks  insentif  pajak     juga  merupakan  salah  satu  komponen  tax
                   bagi  kegiatan  filantropi,  pemerintah  tidak  hanya   expenditure   yang  pelaksanaannya  bisa
                   perlu  mengukur  besarannya  namun  juga  perlu     dipertanggungjawabkan.  Oleh  karena  itu,
                   mengaitkan kebijakan tersebut dengan tujuannya.     wajar jika desainnya dibuat tidak hanya untuk
                                                                       mendorong  kegiatan  filantropi  namun  juga
                      Terakhir,  insentif  pajak  dimanfaatkan  bagi   terukur dan dapat dipastikan efektivitasnya.
                   perencanaan pajak yang agresif. Perencanaan pajak
                   yang  agresif  merupakan strategi meminimalkan   3.3. Taksonomi Insentif Pajak dalam Kegiatan
                   beban  pajak  secara  legal  dengan  memanfaatkan   Filantropi
                                         44
                   celah-celah hukum pajak.  Salah satu upaya untuk
                   mengurangi beban pajak dapat dilakukan melalui   3.3.1. Jenis Insentif
                   meningkatkan biaya yang dapat menjadi pengurang
                                                                       Ditinjau  dari  jenisnya,  insentif  pajak  bagi
                   penghasilan  kena  pajak  (deductible expense).
                                                                    kegiatan  filantropi  dapat  dikategorikan  menjadi
                   Adanya insentif berupa deduction atas sumbangan
                                                                    beberapa  perlakuan.  Pertama,  tax exemption di
                   atau dana filantropi, justru dapat mendorong wajib
                                                                    mana terdapat penghasilan tertentu yang diterima
                   pajak  untuk  memanfaatkan  ketentuan  tersebut
                                                                    oleh  organisasi  filantropi,  yang  dikecualikan
                   sebagai salah satu strategi perencanaan pajaknya.
                                                                    sebagai objek pajak penghasilan. Dengan demikian,
                   3.2. Desain Insentif Pajak yang Ideal            beban pajak yang diterima oleh organisasi tersebut
                                                                    semakin  berkurang.  Walau  definisi  organisasi
                      Dari  paparan  mengenai  perbedaan  sudut     filantropi  berbeda-beda  di  setiap  negara,  pada
                   pandang serta pro dan kontra, paling tidak terdapat   umumnya  terdapat  satu  syarat  yang  sama,  yaitu:
                   lima syarat desain insentif pajak yang ideal.    organisasi  yang  bertujuan  untuk  kepentingan
                                                                                                     46
                                                                    umum dan tidak mencari keuntungan.  Organisasi
                   a)  Perbedaan sudut pandang baik dari pemerintah,
                                                                    filantropi biasanya dapat berbentuk yayasan atau
                      donatur, perusahaan, dan organisasi pengelola   social  enterprise.  OECD  mendefinisikan  social
                      dana  sumbangan  tentang  kegiatan  filantropi
                                                                    enterprise sebagai  aktivitas  yang  dilakukan  oleh
                      dalam konteks sistem pajak haruslah diadopsi.
                                                                    swasta  yang  berhubungan  dengan  kepentingan
                      Artinya, desain sistem pajak (hukum, kebijakan,
                                                                    publik,  menerapkan strategi  bisnis,  namun tidak
                      dan administrasi) dalam hal kegiatan filantropi
                                                                    memiliki  tujuan  utama  untuk  memaksimalkan
                      haruslah   menjaga   keseimbangan   antar
                                                                    keuntungan. 47
                      pemangku kepentingan.
                   b)  Insentif  pajak  harus  didesain  agar  dapat   Untuk  mengklasifikasikan  apakah  sebuah
                      diadministrasikan secara mudah.               organisasi  berhak untuk  mendapatkan insentif
                                                                    pajak  atas  kegiatan  filantropi,  beberapa  negara
                   c)  Ada   baiknya   kategori,   cakupan   dan
                                                                    menerapkan serangkaian pengujian (tes). Terdapat
                      karakteristik  kegiatan  filantropi  yang  bisa
                                                                    dua  jenis  pengujian  yang  umumnya  dilakukan,
                      memperoleh  insentif  pajak  tidak  dibatasi.  Hal
                                                                                                              48
                                                                    yaitu  organizational  test dan  operational  test.
                      ini mempertimbangkan  adanya  preferensi
                                                                    Organizational test  berupa  pengujian  dokumen-
                      publik  yang  bervariasi dalam  sesuatu yang
                                                                    dokumen yang dapat membuktikan bahwa tujuan
                      bersifat altruisme.
                                                                    entitas  tersebut  telah  sesuai  dengan  tujuan
                                                                    organisasi  filantropi.  Sedangkan  operational
                   d)  Desain  insentif  pajak  yang  ideal  haruslah
                      disusun  agar  tidak mudah disalahgunakan
                                                                    test merupakan  pembuktian  bahwa  aktivitas-
                      dan  justru  dijadikan  alat  perencanaan  pajak
                                                                    aktivitas yang dilakukan organisasi tersebut secara
                      yang  agresif.  Upaya  untuk  mencegah hal  ini
                                                                    konsisten bertujuan untuk kepentingan umum.
                      dapat  diatasi terutama dengan ketersediaan
                      informasi dari pihak ketiga. 45                  Kedua,  tax deduction di mana  terdapat  biaya-
                                                                    biaya tertentu yang dapat dibebankan oleh wajib
                   e)  Selain itu, insentif pajak bagi kegiatan filantropi
                                                                    pajak sebagai pengurang penghasilan kena pajak,
                                                                    atau  dapat  dibiayakan.  Insentif  ini  diberikan
                   43.  Lihat  penerapannya di  berbagai  negara  dalam  Zhicheng  Li  Swift,   kepada pemberi sumbangan atau bantuan. Subjek
                   Hana  Polackova Brixi, dan Christian Valenduc, “Tax Expenditures:   pajak  tax deduction dapat  berupa  individu atau
                   General Concept, Measurement, and Overview  of  Country  Practice”
                   dalam  Tax  Expenditures  –  Shedding  Light  on  Government  Spending
                   through Tax System, ed. Hana Polackova Brixi, Christian M.A. Valenduc,   46. Lihat John A. List, “The  Market for Charitable Giving”  Journal  of
                   dan Zhicheng Li Swift, (Washington D.C.: The World Bank, 2004),  Economic Perspectives, Vol. 25, No.2 (2011): 157-180.
                   44.  Perencanaan pajak  yang  agresif  sejatinya mencerminkan  adanya   47. Anuschka J. Bakker, “The Taxation of Social Enterprise”, European
                   kelemahan dan ketidaksempurnaan hukum. Namun, menurut Gribnau,   Taxation (Mei, 2015): 201.
                   yang lebih penting untuk ditekankan adalah: apakah suatu pihak tersebut
                   telah mempertimbangkan etika dalam kerangka pengambilan keputusan   48. Pembahasan mengenai hal ini dapat dilihat pada Sabine Hadenbauer,
                   terkait pajak. Lihat Hans Gribnau, “Corporate Social Responsibility and   et.al., “Cross Border Charitable Giving and Its Tax Limitations”Bulletin
                   Tax Planning: Not by Rules Alone,” Social & Legal Studies, Vol.24(2)   for International Taxation (November, 2013); atau pada Ineke A. Koele,
                   (2015): 227                                      International Taxation of Philanthropy, (IBFD: Amsterdam, 2007).
                   45. OECD
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15