Page 11 - Working Paper (Insentif Pajak untuk Kegiatan Filantropi)
P. 11

DDTC Working Paper 1617
                                                                                                            11



                   korporasi  (badan  usaha).  Hal  yang  membedakan   negeri.  Selain  itu,  insentif  pajak  seringkali  juga
                   rezim  tax deduction di  berbagai negara adalah   dibedakan  jika  salah  satu  pihak  (pemberi  atau
                   hubungan  pemberi  dan  penerima  (pengelola)    penerima) adalah non-residen. Misalnya kebijakan
                   sumbangan, karakteristik  pemberi sumbangan,     ‘landlocked’ yang diterapkan oleh Amerika Serikat,
                   lingkup kegiatan, dan besarnya biaya donasi yang   di mana  donor  yang  berhak  memperoleh  tax
                                                                                                              51
                   dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak.  deduction  hanyalah  wajib  pajak  dalam  negeri.
                                                                    Dengan  demikian,  melakukan  kegiatan  amal  bagi
                      Selain  insentif  berupa  tax exemption  dan  tax   organisasi  filantropi  yang  di  luar  domisili  akan
                   deduction, masih terdapat beberapa jenis insentif   terasa  lebih  ‘mahal’.  Hal  ini  jelas  menghambat
                   lainnya. Sebagai contoh, kredit pajak, di mana nilai   kegiatan  filantropi  yang  dilakukan  di  negara-
                   bantuan atau sumbangan menjadi pengurang dari    negara berkembang.
                   jumlah pajak terutang. Kredit pajak juga dianggap
                   dapat mengatasi persoalan upside-down effect yang   Terdapat  dua  alasan  yang  melatarbelakangi
                                                                                        52
                   timbul dari penerapan rezim tax deduction. Selain   pembedaan  tersebut.  Pertama,  argumentasi
                   itu,  terdapat  pula  tax  assignment  yang  berkaitan   public sector relief. Pemerintah lebih menginginkan
                   erat dengan adanya pajak atas kegiatan keagamaan   donor  domestik untuk  menyalurkan  bantuannya
                                                             49
                   semisal church tax di Jerman, Austria, dan Swiss.    ke dalam negeri dibandingkan luar negeri. Hal ini
                   Beberapa  negara  juga  menerapkan  reduced rate,   untuk mendorong adanya peran dari sektor non-
                   tax deferral  (penundaan  pembayaran  pajak),    pemerintah dalam  pembangunan  dan mengatasi
                   hingga  pembebasan  pajak  atas  warisan  yang   permasalahan sosial. Di saat yang bersamaan, hal
                   disumbangkan untuk kegiatan filantropi.          tersebut juga dapat mengurangi beban pemerintah.
                                                                    Kedua,  lack  of  fiscal  control.  Sumbangan  yang
                   3.3.2.  Bentuk Sumbangan atau Bantuan            disalurkan ke luar negeri  membatasi  kontrol
                                                                    pemerintah dalam memastikan efektivitasnya dan
                      Insentif juga dapat dibedakan menurut bentuk
                                                                    bahwa penggunaannya tidak salah sasaran. Selain
                   sumbangan:  uang  atau  dalam  wujud  barang
                                                                    itu,  terdapat  kekhawatiran pemerintah bahwa
                   (donations in kind). Ada kalanya, suatu pemberian
                                                                    donasi  tersebut  justru  dipergunakan  sebagai
                   donasi  dalam bentuk  barang lebih dibutuhkan
                                                                    kedok pendanaan  organisasi-organisasi kriminal
                   atau  lebih tepat, misalkan  barang  seni atau
                                                                    atau jaringan terorisme internasional.
                   barang  teknologi tinggi  untuk  suatu  keperluan
                   sosial. Sebagian besar negara tidak membedakan      Di era globalisasi, ketertarikan untuk mendanai
                   perlakuan insentif, atau juga tidak memiliki rezim   kegiatan  yang  dilakukan  oleh  organisai  filantropi
                   khusus  atas  sumbangan  yang  berupa  barang.   di  negara lain sangat dimungkinkan. Perlakuan
                   Hal ini akhirnya justru menciptakan persoalan di   insentif pajak yang non-diskriminatif justru dapat
                   lapangan,  terutama  karena karakteristik barang   menciptakan kompetisi yang sehat antarorganisasi
                   yang membutuhkan valuasi nilai yang lebih akurat.   filantropi  untuk  menarik  sumbangan  dari
                                                                                              53
                   Tidak  mengherankan  jika  beberapa  negara  juga   filantropis dari mancanegara.
                   turut mengatur secara khusus insentif bagi donasi
                                                                    4. Studi Komparasi
                   berwujud barang seperti halnya di Australia lewat
                   Cultural Gifts Program atas donasi barang seni atau
                                                     50
                   di Inggris melalui Cultural Gift Schemes.        4.1. Gambaran Umum
                   3.3.3.  Lokasi Kegiatan Filantropi                  Dewasa ini, peran kegiatan filantropi ternyata
                                                                    tidak lagi dipandang sebelah mata karena potensi
                      Insentif  pajak  untuk  kegiatan  filantropi  juga   kontribusinya bagi perekonomian yang signifikan.
                   dapat dibedakan berdasarkan lokasi, yaitu kegiatan   Hal ini tampaknya juga tidak terlepas dari adanya
                   filantropi yang berada dalam yurisdiksi yang sama   dorongan dari pemerintah melalui insentif pajak.
                   (domestik) maupun yang bersifat lintas yurisdiksi.   Insentif  pajak  yang  diberikan  bagi  kegiatan
                   Namun, tidak semua negara membedakan dua         filantropi  umumnya  dapat  diklasifikasikan  dalam
                   wilayah tersebut dalam aturan yang jelas.        tiga  wujud.  Pertama,  adanya  pengecualian  bagi
                                                                    organisasi  filantropi,  organisasi  nirlaba,  atau
                      Insentif  pajak  bagi  kegiatan  filantropi  pada
                                                                    organisasi yang aktivitasnya terutama untuk
                   umumnya berlaku jika baik pemberi dan penerima
                   sumbangan  merupakan  wajib  pajak  dalam
                                                                    51.  Ineke  A.  Koele,  International  Taxation  of  Philanthropy,  (IBFD:
                                                                    Amsterdam, 2007), 4
                   49. Sigrid Hemels, “Tax Incentives for Museums and Cultural Heritage”   52. Lihat Otmar Thoemmes danBrigitte W. Muehlmann, “Cross-Border
                   dalam Tax Incentives for the Creative Industries, (ed.) Sigrid Hemels dan   Charitable and Other Pro-Bono Contributions”, Bulletin for International
                   Kazuko Goto, (Singapura: Springer, 2017), 112-115.  Taxation, Vol. 68, No.9 (2012).
                   50. Sigrid Hemels, “Tax Incentives for Museums and Cultural Heritage”   53. Renate Bujize, “Tax Incentives Crossing Borders”, Tax Incentives for
                   dalam Tax Incentives for the Creative Industries, (ed.) Sigrid Hemels dan   the Creative Industries, Ed. Sigrid Hemels dan Kazuko Goto, (Singapura:
                   Kazuko Goto, (Singapura: Springer, 2017), 116-119.  Springer, 2017), 85-88.
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16