Page 22 - Working Paper (Insentif Pajak untuk Kegiatan Filantropi)
P. 22

DDTC Working Paper 1617
                                                                                                            22


                   lembaga yang memang bertujuan untuk mengelola       Dari  sisi  non-pemerintah,  lembaga  filantropi
                   dan menyalurkan dana filantropi. Walau demikian,   bisa membentuk  organisasi di negara  asal  donor
                   adanya  persyaratan  mengenai dimilikinya  NPWP   yang bergerak dalam  kegiatan  donasi  maupun
                   tetap  perlu  dipertahankan  untuk  menjamin     untuk  penggalangan  dana  atau  biasa  disebut
                   tercatatnya kegiatan organisasi dalam sistem pajak.  sebagai friends of organization. Selain itu, organisasi
                                                                    filantropi  Indonesia  juga  bisa  berinisiatif  untuk
                   5.3.5. Kegiatan Filantropi Antaryurisdiksi       membentuk  intermediary charity organization di
                                                                    negara donor  yang berperan sebagai perantara
                      Indonesia juga belum mengatur terkait dengan
                                                                    atau  bagian  dari  jaringan  global.  Sebagai  contoh:
                   kegiatan filantropi yang dilakukan antaryurisdiksi.
                                                                    King  Baudouin  Foundation  United  States  yang
                   Tentu  saja,  dengan  kebutuhan  akan  ketersediaan
                                                                    didirikan  di  Amerika  Serikat  untuk  menggalang
                   dana filantropi maka dibutuhkan suatu pengaturan
                                                                    dana dari wajib pajak Amerika Serikat yang mau
                   yang  tidak  saja  mendorong  pemberian  donasi
                                                                    mendonasikan  dana  ke negara-negara  Afrika
                   dalam negeri, namun di sisi lain membuka ruang                89
                                                                    maupun Eropa.
                   agar organisasi filantropi Indonesia bisa menerima
                   donasi dari luar negeri.                         5.3.6. Deduction vs. Exemption
                      Terdapat  beberapa  cara untuk  mengatasi hal
                                                                       Jenis  insentif  pajak  manakah  yang  lebih  baik:
                      84
                   ini.  Dari sisi pemerintah solusi pertama bersifat
                                                                    deduction  atau  exemption?  Untuk  menjawab  hal
                   unilateral  dengan cara mengeliminasi batasan
                                                                    tersebut,  kita  perlu  untuk  meninjau  kembali  tiga
                   yurisdiksional untuk insentif pajak bagi pihak yang
                                                                    pertanyaan mendasar dalam mendesain kebijakan
                   ingin memberikan donasi lintas yurisdiksi. Hal ini                                90
                                                                    insentif pajak bagi kegiatan filantropi.
                   seperti diterapkan di Belanda yang khusus diterima
                   oleh organisasi yang ditetapkan oleh otoritas pajak   Pertama,  area  atau  kegiatan  apa  sajakah
                              85
                   sebagai PBE.  Insentif ini berlaku jika sumbangan   yang bisa mendapatkan insentif  dan bagaimana
                   tersebut diterima dari negara yang telah memiliki   menentukan  sektor  atau  kegiatan  yang  menjadi
                   perjanjian  pertukaran  informasi  dengan  Belanda,   prioritas?  Kedua, bagaimana  suatu  kegiatan
                   atau kalaupun tidak ada, informasi tersebut masih   filantropi  akan  berdaya  guna  ataupun  dikelola
                   bisa didapatkan.                                 secara  baik  dari organisasi yang  memiliki
                                                                    kapabilitas  untuk  melakukan  hal  tersebut?  Hal
                      Kedua,    bilateral   melalui   Perjanjian
                                                                    ini sangatlah  sulit  mengingat  bahwa  organisasi
                   Penghindaran  Pajak  Berganda  (P3B).  Sayangnya,
                                                                    penerima  dana  filantropi  seringkali  bersifat
                   kegiatan  donasi atau  sumbangan berada di  luar
                                                                    nirlaba sehingga pengukuran kinerjanya tidak bisa
                                    86
                   ruang lingkup P3B.  Walau  demikian, beberapa
                                                                    menggunakan laporan laba  rugi. Terakhir, kapan
                   negara memasukkan klausul tentang donasi dalam
                                                                    waktu  terbaik  (timing)  dana  atau  sumbangan
                   P3B mereka, sebagai contoh: Pasal 22 P3B antara
                                                                    tersebut  dibelanjakan  dan  disalurkan  dalam
                   Barbados  dan  Belanda  (2006,  diamandemen
                                                                    rangka memperoleh manfaat yang  optimal  bagi
                         87
                   2009).  Terakhir, melalui  solusi supranasional,
                                                                    masyarakat?
                   contohnya yang ada di Uni Eropa. 88
                                                                       Pertanyaan-pertanyaan  tersebut  kemudian
                   84. Renate Bujize, “Tax Incentives Crossing Borders”, Tax Incentives for   perlu  diletakkan dalam  kerangka minimnya
                   the Creative Industries, Ed. Sigrid Hemels dan Kazuko Goto, (Singapura:   peran pemerintah, mengingat skema insentif
                   Springer, 2017), 90-95
                   85. PBE adalah organisasi yang khusus mendedikasikan  aktivitasnya   memberikan  ruang  lebih banyak  atas  preferensi
                   untuk kepentingan publik (paling tidak 90% kegiatannya).  publik. Dengan demikian, jenis insentif yang dapat
                   86. Lihat UN Commentary pada Pasal 24 Paragraf 1 Poin 11 terkait   menjamin  kualitas  prioritas,  kinerja,  serta  waktu
                   prinsip non-diskriminasi “…neither  are  they  (they  contracting states)   pengalokasian  yang  tepat  adalah  jenis  insentif  di
                   to be construed as obliging a State which accords special taxation
                   privileges  to private  institutions  not  for profit  whose  activities  are   mana  pihak  di  luar  pemerintah  (pemberi  donor,
                   performed for purposes  of public  benefit,  which are  specific to that   penerima manfaat akhir, maupun pengelola donasi)
                   State,  to extend  the  same  privileges  to  similar  institutions  whose
                   activities are not for its benefit.”             bisa  menjamin  ketiganya.  Walau  terlihat  serupa,
                   87. Pasal 22 P3B antara Barbados dan Belanda berbunyi: “Contributions   deduction maupun exemption pada dasarnya akan
                   by  a  resident  of a  Contracting State  to an  organization  constituting   memberikan dampak yang berbeda terutama dari
                   a charitable  organization under  the income tax laws of the other
                   Contracting State  shall  be  deductible  for  the  purposes  of computing   sejauh mana ketiga aspek tersebut (skala prioritas,
                   the tax liability of that resident under the tax laws of the firstmentioned   kinerja, serta timing) relatif lebih mudah tercapai.
                   Contracting State under the same terms and conditions as are applicable
                   to contributions to charitable organizations of the firstmentioned State
                   where the competent authority of the first-mentioned State agrees that
                   the organization qualifies as a charitable organization for the purposes
                   of granting a deduction under its income tax laws.”
                   88. Komisi Eropa memaparkan Proposal for a Council Regulation on   89. Lihat http://kbfus.org/ (diakses pada 15 Februari 2017).
                   the  Statute for  a  European Foundation (8  Feb 2012): “It will  allow   90. Hal ini dijelaskan dengan baik dalam David Schizer, “Subsidies and
                   foundations to more efficiently channel private funds to public benefit   Nonprofit Governance:  Comparing the Charitable Deduction  with the
                   purposes on a cross-border basis in the EU.” Lihat COM(2012) 35 final,   Exemption for Endowment Income”, Columbia University School of Law
                   2012/0022 (APP), 3.                              Working Paper No. 558 (2017): 16-20.
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26