Page 23 - Working Paper (Insentif Pajak untuk Kegiatan Filantropi)
P. 23

DDTC Working Paper 1617
                                                                                                            23



                      Menurut  Schier,  tax deduction lebih ideal   melalui  mereka.  Oleh  karena  itu,  insentif  pajak
                   dibanding tax exemption. Pertama, karena deduction   merupakan sesuatu yang bisa ‘dijual’.
                   memberikan  kekuatan  (bargaining  power)  yang
                   lebih besar bagi pemberi donasi (donor), sedangkan   Terakhir, apakah minimnya penggiat filantropi
                   exemption  lebih condong  kepada  manajer  atau   di  Indonesia  yang  memanfaatkan  insentif  pajak
                   pengelola  dana  di  organisasi  filantropi.  Kedua,   diakibatkan oleh sosialisasi  yang  kurang  efektif?
                   exemption  mengurangi kewenangan donor  untuk    Hal ini bisa saja benar. Akan tetapi, hal ini juga bisa
                   memonitor dan memengaruhi pengelolaan  dana      diakibatkan karena persoalan lain, semisal adanya
                   setelah donasi  diberikan.  Ketiga,  exemption  tidak   kewajiban  untuk  melampirkan  bukti  sumbangan
                   efektif dalam  mempercepat atau  menentukan      pada  SPT.  Padahal,  tingkat  penyampaian  SPT
                   waktu  belanja  dana  yang  diterima.  Exemption   (kepatuhan  formal)  di  Indonesia  masih  cukup
                   justru  berpotensi  mendorong  pengelola  dana  di   rendah,  yaitu  sekitar  63%  dari  wajib  pajak  yang
                   organisasi filantropi untuk mencadangkan dananya   wajib menyampaikan SPT. 94
                   dengan pertimbangan keuangan organisasi.
                                                                    5.3.8. Hubungan Pemberi dan Penerima
                      Terakhir, deduction lebih menjamin tercapainya
                                                                       Insentif  tax exemption  dan deduction  bagi
                   nilai sosial dari filantropi yaitu adanya kesediaan
                                                                    kegiatan  filantropi  tidak  diperoleh  jika  terdapat
                   donor untuk berkomitmen dalam membelanjakan
                                                                    suatu  hubungan khusus antara  pemberi dan
                   dananya.  Sedangkan,  dari  sisi  organisasi  adalah:
                                                                    penerima donasi. Untuk exemption, insentif tidak
                   diperolehnya suatu  surplus dana yang nantinya
                                                                    diperkenankan jika: (a) terdapat hubungan usaha
                   dapat  diinvestasikan  secara  optimal.  Padahal,
                                                                    yang  dapat  terjadi  apabila  terdapat  transaksi
                   surplus tidak  selalu  diikuti dengan penyaluran
                                                                    yang bersifat rutin antara kedua belah pihak; (b)
                   dana yang optimal bagi kesejahteraan sosial. Hal ini
                                                                    hubungan  yang  berupa  pekerjaan,  pemberian
                   dikarenakan adanya bias dari keputusan manajer
                                                                    jasa,  atau  pelaksanaan  kegiatan  secara  langsung
                   yang berakibat pada penggunaan dana yang belum
                                                                    atau tidak langsung antara kedua pihak tersebut;
                   tentu  berkaitan  dengan  efektivitas  atau  tujuan
                                                                    serta (c) hubungan istimewa seperti tertera pada
                   organisasi.  91
                                                                    Pasal 18 ayat (4) UU PPh (kecuali untuk hubungan
                   5.3.7. Pentingnya Aspek Sosialisasi              keluarga).  Sedangkan,  deduction  tidak diperoleh
                                                                    jika hanya terdapat hubungan istimewa.
                      Sosialisasi  terkait  insentif  sejatinya  harus
                                                                       Ketentuan tersebut selaras dengan dibatasinya
                   dilakukan  untuk  menjamin  informasi  sampai
                                                                    insentif pajak bagi kegiatan filantropi yang dilakukan
                   kepada  penggiat  filantropi,  karena  berperan
                                                                    antarpihak  yang memiliki hubungan khusus.
                   penting  dalam  meningkatkan  partisipasi dalam
                                                                    Ketentuan  tersebut  terutama dibuat  agar dana
                   kegiatan  filantropi.  Sebagai  contoh  82%  individu
                                                                    filantropi tidak salah sasaran, tidak disalahgunakan
                   kaya di Belanda, terutama  yang memiliki benda
                                                                    dan diberikan  kepada  pihak  yang  tidak  berhak.
                   seni, tidak berkontribusi terhadap kegiatan donasi
                                                                    Selain  itu,  pembatasan  ini  dimaksudkan  untuk
                   atau amal karena mereka tidak memiliki informasi
                                                      92
                   tentang  insentif yang  bisa didapatkan.  Apalagi   mencegah adanya perencanaan pajak yang agresif
                                                                    melalui skema CSR, sumbangan, atau hibah. Khusus
                   untuk Indonesia, di mana masyarakat melek pajak
                                                                    ketentuan  mengenai hubungan istimewa, hal itu
                   belum  sepenuhnya  terbentuk  dan banyaknya
                   persoalan informasi asimetri di area pajak. 93   sangat  wajar  karena  adanya  hubungan  istimewa
                                                                    (baik dari penyertaan modal maupun penguasaan
                      Selain  itu,  organisasi  filantropi  seharusnya   manajemen)  dapat  mendistorsi  keputusan  dan
                   juga  giat  untuk  menginformasikan  kepada  calon   perilaku organisasi penerima dana. 95
                   pendonor  terkait  dengan  insentif  (keuntungan)
                                                                       Di  Amerika  Serikat,  aturan  pembatasan
                   yang  mereka  dapatkan,  dalam  bentuk  yang  lebih
                                                                    mengenai  ini dinamakan  self-dealing  rules  yakni
                   menarik  dan  sederhana.  Kenapa?  Sejatinya,
                                                                    saat  terjadinya  transaksi  organisasi  filantropi
                   organisasi  filantropi  yang  berperan  sebagai   dengan  disqualified  persons.  Disqualified  persons
                   pengelola  dan  penyalur  dana  juga  memiliki
                                                                    sendiri mencakup: donatur utama dari organisasi
                   kepentingan agar sumbangan publik  disalurkan
                                                                    filantropi,  manager  dari  organisasi  filantropi,
                                                                    pemilik usaha yang merupakan donator  utama
                   91. David Schizer, “Subsidies and Nonprofit Governance:  Comparing   dari organisasi filantropi, anggota keluarga, badan
                   the Charitable Deduction with the Exemption for Endowment Income”,
                   Columbia  University  School of Law Working Paper  No.  558 (2017):
                   16-20.
                   92. Sigrid Hemels, “Tax Incentives for Museums and Cultural Heritage”   94. Data Kementerian Keuangan, sebagaimana diolah oleh Kontan edisi
                   dalam Tax Incentives for the Creative Industries, (ed.) Sigrid Hemels dan   13 Februari 2017.
                   Kazuko Goto, (Singapura: Springer, 2017), 128.   95.  Distorsi ini terutama timbul akibat adanya  penguasaan.  Lihat
                   93. B. Bawono Kristiaji, “Asymmetric Information and Its Impact on Tax   pembahasan ini pada Ramon Dwarkasing,  Associated Enterprises: A
                   Compliance Cost in Indonesia: A Conceptual Approach”, DDTC Working   Concept Essential for the Application of the Arm’s Length Principle and
                   Paper No 0113 (2013).                            Transfer Pricing (Nijmegen: Wolf Legal Publisher, 2011).
   18   19   20   21   22   23   24   25   26