Page 24 - Working Paper (Insentif Pajak untuk Kegiatan Filantropi)
P. 24

DDTC Working Paper 1617
                                                                                                            24


                   usaha maupun  partnership yang  dimiliki oleh    efektivitasnya. Oleh  karena itu,  desain insentif
                   disqualified  persons,  hingga  pegawai  pemerintah.   pajak  pada  sektor  ini  perlu  mempertimbangkan
                   Aturan ini dibuat untuk mencegah adanya insiders   faktor-faktor  seperti:  mudah  diadministrasikan,
                   atau  pihak  yang  berada dalam  posisi  dapat   bisa  dikontrol  dan  dievaluasi,  memiliki  cakupan
                   mengendalikan  atau  mempengaruhi organisasi     yang  luas  mengingat  beragamnya  preferensi
                   tersebut, sehingga dapat memperoleh keuntungan   publik  atas  kegiatan  altruism,  dan sebagainya.
                   dari transaksi donasi yang dilakukan. 96         Bentuk insentif pajak yang umum diberikan bagi
                                                                    kegiatan  filantropi  mencakup  tax exemption  dan
                   5.3.9. Data dan Studi Empiris                    tax deduction.  Sedangkan  rezim  insentif  yang
                                                                    diberikan  pun bisa beragam  tergantung  dari
                      Selain persoalan di atas, hal lain yang juga tidak
                                                                    bentuk  sumbangan maupun  lokasi penyerahan
                   kalah penting untuk mulai dilakukan di Indonesia
                                                                    kegiatan filantropi.
                   adalah: adanya studi empiris yang bisa memetakan
                   pola  filantropi  di  Indonesia.  Hasil  studi  ini   Tingginya  ‘gairah’ keterlibatan publik  dalam
                   diharapkan bisa memberikan gambaran yang lebih   menciptakan  kesejahteraan  sosial  juga  telah
                   lengkap dan andal mengenai: potensi, pola kegiatan   mendorong penerapan kebijakan insentif pajak di
                   filantropi,  keterkaitan  antara  insentif  dan  jumlah   berbagai  negara.  Dari  177  negara  yang  disurvei
                   dana  filantropi,  hingga  efektivitas  penyaluran   oleh CAF di tahun 2014, hanya terdapat 6 negara
                   dana  bagi  terpenuhinya  kepentingan  sosial di   yang  tidak  memiliki  insentif  pajak  bagi  kegiatan
                   Indonesia. Pemerintah juga perlu memulai kajian   filantropi. Sebagian besar negara-negara tersebut
                   rutin mengenai tax expenditure yang di dalamnya   memiliki rezim tax exemption yang diberikan pada
                   terdapat  pengukuran  dan  pertanggungjawaban    organisasi  filantropi.  Pemberian  insentif  ini  pada
                   mengenai insentif pajak atas kegiatan filantropi.  umumnya juga diiringi dengan adanya kewajiban
                                                                    pelaporan kepada otoritas terkait  pengelolaan
                   6. Penutup                                       dana  hingga  persoalan  pajak.  Jenis  insentif  yang
                                                                    juga banyak diberikan adalah dapat dibiayakannya
                      Potensi  kegiatan  filantropi  di  Indonesia   dana  sumbangan  bantuan  (tax deduction).  Walau
                   sangatlah besar, namun perlu dikelola dengan baik.   insentif tersebut dapat diberikan baik bagi individu
                   Terdapat lima argumen mengapa pemerintah harus   maupun  korporasi  (badan  usaha),  mayoritas
                   berperan aktif dalam kegiatan ini. Pertama, adanya   negara cenderung  mengatur pemberian insentif
                   kesadaran bahwa tugas untuk  menghadirkan        bagi  korporasi.  Selain  itu,  insentif  lain  berupa
                   kesejahteraan   sosial   sulit   untuk   dipenuhi   pembebasan pajak warisan, tax assignment, hingga
                   seluruhnya  oleh  pemerintah.  Dengan  begitu,   reduced rate.
                   pemerintah  perlu  untuk  mengajak  keterlibatan
                                                                       Berdasarkan  kajian  CAF  (2014),  Indonesia
                   pihak lain. Kedua, upaya untuk menangkap potensi
                                                                    memiliki Rules to Gives By (RGB) Index yang tinggi,
                   yang  besar  dari  kegiatan  filantropi  dalam  wadah
                                                                    yaitu  sebesar  10,0  dari  skala  0  hingga  11  (suatu
                   yang lebih konkret dan dikelola secara lebih baik.
                                                                    negara  memiliki  rezim  insentif  pajak  kegiatan
                   Ketiga,  adanya sektor-sektor yang  ‘sepi’ dari
                                                                    filantropi  yang  lengkap  dan  beragam).  Bahkan,
                   pendanaan  namun  kehadirannya dibutuhkan.
                                                                    skor  ini  jauh  lebih  tinggi  daripada  rata-rata  skor
                   Keempat, terdapat  sektor  yang membutuhkan
                                                                    RGB Index di negara-negara berpendapatan tinggi.
                   urgensi  tinggi untuk  diselesaikan secara cepat
                                                                    Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rezim
                                          97
                   dengan dana yang besar.  Terakhir, intervensi    insentif pajak bagi kegiatan filantropi di Indonesia
                   pemerintah dapat turut mengatasi persoalan free
                                                                    sudah lebih dari cukup.
                   rider dan eksternalitas yang timbul dari penyediaan
                   barang publik.                                      Indonesia sendiri memiliki rezim tax exemption
                                                                    berupa pengecualian  penghasilan organisasi
                      Bentuk  ideal dari kehadiran  pemerintah
                                                                    filantropi  yang  diterima  dari  sumbangan  atau
                   dalam  kegiatan  filantropi  adalah  dengan  cara
                                                                    bantuan.  Rezim  ini  berlaku  untuk  organisasi
                   pemberian insentif pajak. Insentif pajak sejatinya
                                                                    filantropi  yang  bergerak  di  bidang  keagamaan,
                   tidak  dapat  dilepaskan dari  pro dan kontra.
                                                                    kegiatan  sosial, penelitian  dan pengembangan,
                   Sebagai contoh, walaupun secara empiris insentif
                                                                    dan  sebagainya.  Pengecualian  juga  berlaku
                   pajak  terbukti  dapat  menggairahkan  aktivitas
                                                                    bagi  dana  sisa lebih yang  dipergunakan  untuk
                   pemberian bantuan dan sumbangan, namun juga
                                                                    pembangunan  sarana  dan  prasarana  kegiatan
                   rentan  disalahgunakan  dan sulit  untuk  diukur
                                                                    pendidikan. Pemerintah juga memberikan insentif
                                                                    pajak berupa tax deduction. Insentif ini diberikan
                   96.  Lihat  Benjamin T.  White,  “Avoiding Conflicts of  Interest and Self-  bagi  sumbangan  atau  bantuan  untuk  kegiatan
                   Dealing for Family Foundation  Boards,”  National  Center Family   penanggulangan bencana  alam,  keagamaan,
                   Philanthropy Passage Issue Brief (Mei, 2013).
                   97. Hamid Abidin, Yuni Kusumastuti dan Zaim Saidi, Kebijakan Insentif   infrastruktur sosial, hingga kegiatan olahraga.
                   Perpajakan untuk Organisasi Nirlaba, (Jakarta: PIRAC, 2012), 15-19.
   19   20   21   22   23   24   25   26