Page 9 - Working Paper (Insentif Pajak untuk Kegiatan Filantropi)
P. 9

DDTC Working Paper 1617
                                                                                                             9



                   perilaku masyarakat untuk terlibat ke dalam suatu   3.1.2. Kritik
                   kegiatan  tertentu.  Keduanya  sama-sama  saling
                                                                       Terdapat  beberapa  kritik mengenai insentif
                   mempengaruhi  dalam  meningkatkan manfaat
                                                                    pajak,  khususnya  untuk  kegiatan  filantropi.
                   terhadap perekonomian maupun sosial.
                                                                    Pertama,  insentif  pajak  untuk  kegiatan  filantropi
                      Kedua, volume investasi atau dana yang mengalir   diperkirakan  dapat  menciptakan  situasi yang
                                                                             39
                   ke sektor tertentu berperan dalam meningkatkan   tidak adil.  Manfaat dari kebijakan tersebut pada
                   kapasitas  produksi,  pertumbuhan  ekonomi,      umumnya  sangat  besar dan diterima hanya  oleh
                   dan  peningkatan  daya  saing.  Pendanaan  juga   segelintir  pihak,  namun  biaya  tersebut  justru
                   berpotensi menurunkan kesenjangan pendapatan,    harus ditanggung oleh sebagian besar wajib pajak.
                   jika  disasar  pada  sektor  tertentu  yang  tertinggal   Terlebih dalam  situasi di  mana tidak terdapat
                                 33
                   secara  ekonomi.   Lebih  jauh  lagi,  pertumbuhan   proses  yang  transparan  sehingga  memunculkan
                   kegiatan filantropi akan berdampak positif kepada   peluang  adanya lobi dan upaya mempengaruhi
                   sektor  lain yang memiliki kaitan  rantai  produksi   kebijakan pemberian insentif.
                   atau distribusi dengan kegiatan tersebut. Dengan
                   kata lain, volume investasi yang meningkat akibat   Kedua, adanya insentif seringkali mengaburkan
                   insentif pajak memiliki efek pengganda (multiplier   sistem progresivitas dalam pajak. Sebagai contoh,
                                                             34
                   effect) kepada perekonomian secara keseluruhan.    adanya  pemberian  insentif berupa  tax  deduction
                   Sebagai  catatan,  salah  satu  sektor  yang  dianggap   bagi  donor  yang  mayoritas adalah  individu
                   memiliki  multiplier effect  yang besar dan sering   berpenghasilan tinggi atau  dianggap kelompok
                   dijadikan  sasaran  insentif  pajak  adalah  sektor   kaya.  Adanya  insentif  justru  berpotensi  merusak
                   penelitian dan pengembangan. 35                  upaya  redistribusi  pendapatan.  Fenomena  ini
                                                                    sering disebut sebagai upside down effect. 40
                      Ketiga,  insentif  pajak  juga  turut  berperan
                                                                       Ketiga,  insentif  juga  dapat  membuat  sistem
                   dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam
                                                      36
                   suatu  aktivitas atau  kegiatan  tertentu.  Hal ini   pajak  semakin  kompleks,  sulit  untuk  dipahami,
                                                                                                    41
                                                                    dan mencederai prinsip  netralitas.  Timbulnya
                   juga telah dibuktikan secara empiris. List (2011)
                                                                    perbedaan dari  benchmark tax system  menuntut
                   menyimpulkan  bahwa  perilaku  donasi sangat
                                                                    pemahaman  yang  lebih baik  dari  pemangku
                   elastis  atau  dipengaruhi dari ketersediaan suatu
                                         37
                   insentif  dari  pemerintah.   Tillmann  (1989)  juga   kepentingan  di  sektor  pajak.  Selain  itu,  insentif
                                                                    pajak  bisa  mendistorsi  perekonomian  sehingga
                   menekankan  bahwa  beban  pajak  yang  menurun
                                                                    tidak bersifat netral. Distorsi tersebut mendorong
                   akan  menciptakan  insentif  bagi  pekerja  untuk
                                                                    perubahan perilaku publik, yang pada akhirnya bisa
                   menambah waktu kerjanya dalam rangka mencapai
                                                 38
                   tingkat kepuasan yang lebih tinggi.              mencederai prinsip efisiensi dari perekonomian.
                      Terakhir,   insentif   juga   memungkinkan       Keempat, insentif pajak berkaitan erat dengan
                   pengumpulan  sumbangan  atau  dana  filantropi   konsep  tax expenditure.  Tax expenditure  adalah
                   secara cepat. Anggaran pemerintah pada umumnya   aktivitas  belanja  pemerintah  melalui  kebijakan
                   telah terikat secara hukum dan perubahannya tidak   perpajakan,  misalnya  kredit  pajak,  keringanan
                                                                                       42
                   mudah dilakukan. Padahal, pada saat-saat tertentu   pajak,  dan  lain-lain.   Sejauh  ini  adanya  tax
                   bisa  terjadi  kejadian  yang  bersifat  mendadak   expenditure  cenderung terlepas  dari kontrol
                   dan membutuhkan kehadiran pemerintah  secara     pemerintah.  Padahal,  pengeluaran  tersebut
                   langsung,  contohnya:  bencana  alam.  Adanya    berpotensi menimbulkan  ketidakadilan  bagi
                   insentif pajak untuk kegiatan filantropi menjamin   masyarakat.  Oleh karena  itu,  pemerintah perlu
                   ketersediaan dana masyarakat dalam waktu yang    mengontrol dan mengevaluasi  efektivitas  tax
                   cepat tanpa memerlukan birokrasi yang kompleks.  expenditure  karena  ‘subsidi  melalui  sistem  pajak’
                                                                    tersebut haruslah terukur, baik  biaya maupun
                                                                    efektivitasnya.  Saat  ini  terdapat  tren  pelaporan
                   33. Alex Easson dan Eric Zolt, “Tax Incentives”, World Bank Institute   tax  expenditure  kepada  publik  atau  parlemen
                   (2002): 9-24.
                   34.  Duanjie Chen,  “The  Framework Assessing Tax Incentives: A Cost-  yang  mencerminkan  prinsip akuntabilitas  dan
                   Benefit Analysis Approach”, Paper for United Nations Workshop on Tax
                   Incentives and Base Protection (2015): 10-11.
                   35.  Lihat  Appelt,  S.  et  al,  “R&D  Tax  Incentives: Evidence on  Design,
                   Incidence, and Impacts”, OECD Science, Technology, and Industry Policy   39. OECD, Tax Expenditure in OECD Countries, (Paris: OECD Publishing,
                   Papers No. 32 (2016): 6; atau Darussalam dan Ganda C. Tobing,   2010), 26.
                   36. European Centre for the Development of Vocational Training   40. Stanley S. Surrey dan Paul R. McDaniel, Tax Expenditure. (Cambridge:
                   (Cedefop),  “Using  Tax Incentives to Promote Education and Training”,   Harvard University Press, 1985), 87.
                   Cedefop Panorama Series (2009): 14-16.           41. Sigrid Hemels, “Tax Incentives  as a Creative Industries  Policy
                   37. John A. List, “The Market for Charitable Giving” Journal of Economic   Instrument” dalam Tax Incentives for the Creatve Industries, (ed.) Sigrid
                   Perspectives, Vol. 25, No.2 (2011): 172.         Hemels dan Kazuko Goto, (Singapura: Springer, 2017), 44.
                   38. Georg Tillmann,  Lecture Notes in  Economics and  Mathematical   42. Darussalam dan B. Bawono Kristiaji, “Tax Expenditure atas Pajak
                   Systems: Equity,  Incentives,  and  Taxation  (Berlin: Springer-Verlag,   Penghasilan:  Rekomendasi bagi  Indonesia”,  DDTC  Working Paper
                   1989), 20-21.                                    No.0814 (2014).
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14